Tersangka Pedofilia Ditendang dari Indonesia

Kompas.com - 24/04/2008, 11:23 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Hakim PN Jakarta Selatan Syafrullah Sumar memutuskan mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas WN Australia Charles Alfred Barnett yang disangkakan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur di negaranya.

Permohonan ekstradisi diajukan oleh Kedutaan Besar Australia melalui Nota Diplomatik No P039/2007 tanggal 9 Mei 2007. Penetapan itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung di PN Jaksel, Kamis (24/4)."Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan JPU untuk disahkan ke Menkumham. Menetapkan paspor dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) tetap berada di tangan JPU, dan menyatakan termohon tetap berada di tahanan," demikian Syafrullah Sumar.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim, diantaranya Syafrullah menilai perbuatan pedofil yang dilakukan Charly di negaranya, juga diatur dalam aturan hukum di Indonesia. Lebih jauh dirinci dalam putusannya, kejahatan termohon ekstradisi bukan kejahatan politik dan atau kejahatan militer. "Perbuatan tersebut memenuhi syarat double criminality. Belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kesaksian yang menyatakan bahwa termohon baik dalam sosialisasi bukan merupakan alasan untuk tidak melakukan ekstradisi. Oleh karena itu, permohonan ekstradisi ini patut di kabulkan," ujar Syafrullah.

Sebelumnya, dalam sidang yang menghadirkan para saksi karyawan dan tetangga Charly di Leuwi Nanggung, Depok, Jawa Barat, mereka mengharapkan Charly tak diekstradisi sebab akan berpengaruh pada nasib mereka selanjutnya.Usai persidangan, kuasa hukum Charly, Bernard Tifaona menyatakan meski kecewa, pihaknya tak bisa berbuat apa-apa. "Mau gimana lagi, kami tinggal menunggu bagaimana keputusan Menkumham dan menunggu keputusan Presiden," katanya.

JPU M. Yusfidli mengatakan, masih ada proses selanjutnya yaitu putusan tersebut akan diproses dalam forum interdep antara Menkumham, Menlu, Jaksa Agung dan Kapolri. Mengenai diekstradisi atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. (ING)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Nasional
Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Nasional
Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Nasional
Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Nasional
Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

Nasional
Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Nasional
Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Nasional
Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.