Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Peringatkan Malaysia soal Blok Ambalat

Kompas.com - 21/10/2008, 22:41 WIB

JAKARTA, SELASA - Pemerintah Indonesia memperingatkan Malaysia untuk tidak melakukan tindakan atau aksi yang memprovokasi di Blok Ambalat, yang hingga kini masih dalam proses perundingan kedua pihak. Blok Ambalat terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan.

Dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Selasa (21/10), Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan, jika Malaysia tetap melecehkan Indonesia secara politik dan militer, maka Indonesia bisa melakukan tindakan tegas. "Bagaimana pun, kami tidak mau insiden Ambalat pada 2006 terulang lagi. Jadi, kalau mereka masih melecehkan kita secara politik dan militer, kita bisa melakukan pembatasan keberadaan mereka di Indonesia, secara ekonomi," katanya.

Menhan menegaskan, diplomasi melalui perundingan tetap akan berjalan tetapi harus tetap didukung kehadiran militer di kawasan tersebut. Dan kedua pihak harus menghargai proses perundingan yang tengah berjalan.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengemukakan, unsur kekuatan bersenjata Malaysia, masih kerap melakukan pelanggaran terhadap wilayah Indonesia, terutama di Blok Ambalat. "Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat," ujarnya.

Terkait itu, lanjut Panglima TNI, pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah antisipasi dengan mengintensifkan gelar kekuatan baik berupa patroli laut maupun udara di blok Ambalat dan sekitarnya di Sulawesi Utara. Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun.

Terkait itu, dalam rapat kerja tersebut, Komisi I DPR merekomendasikan agar pemerintah benar-benar dapat mengamankan Blok Ambalat, termasuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh para investor. "Selain itu, TNI juga harus menyusun langkah antisipasi terhadap berbagai manuver dan provokasi yang  potensial dilakukan pihak Malaysia dalam mewujudkan klaimnya terhadap blok Ambalat," kata ketua Komisi I Theo L Sambuaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com