Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLKI Dukung Kenaikan Cukai Rokok

Kompas.com - 27/02/2009, 20:24 WIB

JAKARTA, JUMAT — Melihat semakin banyaknya masyarakat miskin yang mengonsumsi rokok, pihak YLKI mendukung saran Lembaga Demografi UI untuk menaikkan harga cukai rokok. Demikian yang disampaikan oleh Tulus Abadi, pengurus harian YLKHI, di Jakarta, Jumat (27/2).

"Saat ini kita sungguh membutuhkan instrumen yang kongkret untuk mengendalikan pengonsumsian tembakau. Dengan dinaikkan cukai rokok, harga rokok akan naik dan menjadi barang mewah. Warga miskin pun akan berpikir berkali-kali untuk membelinya," jelas Tulus.

Tulus juga menyampaikan jika cukai rokok dinaikkan menjadi 57 persen, pendapatan negara yang tadinya Rp 40 triliun dapat meningkat menjadi Rp 100 triliun. "Dengan harga cukai dinaikkan, maka tambahan pendapatan negara akan bertambah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Tulus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi FEUI, tahun 2006 masyarakat miskin menghabiskan 11,89 persen dari pengeluaran mereka untuk membeli tembakau dan sirih. Urutan pertama untuk pengeluaran padi-padian.

Abdillah Ahsan, seorang peneliti dari Lembaga Demografi FEUI, memaparkan masyarakat miskin menghabiskan uang untuk rokok sebanyak 17 kali lebih banyak dari daging, 15 kali lebih banyak dari biaya kesehatan, 9 kali dari biaya pendidikan, 5 kali dari susu dan telur, dan 2 kali lebih besar dari ikan.

"Jika dana untuk membeli tembakau digunakan untuk membeli daging atau makanan lain yang bergizi, maka tingkat kesehatan masyarakat miskin akan terus meningkat," ujar Abdillah. (C5-09)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com