Krusial, Pembangunan Pertahanan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan terhadap kekuatan pertahanan Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi para calon presiden dan calon wakil presiden mendatang.

Sejumlah persoalan yang mencuat belakangan ini, seperti provokasi kapal perang Malaysia di perairan Ambalat, jatuhnya sejumlah pesawat militer akibat kecelakaan, dan sorotan tajam terhadap anggaran pertahanan bukan saja menuntut pemikiran serius dari mereka, tetapi juga solusi konkret.

Menanggapi persoalan tersebut, calon wakil presiden Prabowo Subianto, Kamis (4/6) di Bandung, menegaskan, pembangunan kekuatan pertahanan, termasuk persenjataan militer untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan keharusan, terutama untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia sekaligus memberikan efek penggentar (deterrent effect) bagi negara lain yang mau mencoba mengganggu Indonesia.

Menurut Prabowo, yang juga mantan Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Kopassus, negara asing menganggap remeh kekuatan pertahanan Indonesia lantaran mereka tahu kemampuan alokasi anggaran pertahanan kita yang lemah.

”Seperti kasus Ambalat, negara tetangga kita (Malaysia) itu, menurut saya, tahu kekurangan kita dan berani coba-coba. Tujuannya, menurut saya, untuk mempermalukan. Untuk menghadapi masalah ini, kita harus bersatu dan jangan malah memobilisasi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, tidak bisa tidak, upaya membangun kekuatan pertahanan harus terlebih dahulu dilakukan dengan memperkuat perekonomian Indonesia.

Dengan kemampuan ekonomi yang semakin kuat, negara bisa berinvestasi di berbagai sektor dengan baik, termasuk soal pertahanan dan keamanan.

”Sekarang kan mereka berani hitung-hitung. Berapa gaji prajurit kita. Berapa senjata kita punya. Ada pesawat, jatuh pula kemarin,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Prabowo, penguatan ekonomi Indonesia hanya dapat dilakukan dengan mengembalikan kekayaan negara yang hilang selama ini.

”Saya punya data per tahun rata-rata kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama ini. Akibatnya, tidak ada cukup uang untuk membiayai berbagai sektor, termasuk pertahanan,” katanya.

Penuhi kekuatan dasar

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak pernah bersikap lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan Malaysia. Selaku presiden, ia telah memerintahkan jajaran TNI Angkatan Laut dan Udara untuk bersikap tegas.

”Tidak boleh satu jengkal pun tanah air kita yang boleh diambil pihak asing,” katanya dalam acara dialog di televisi antv, Kamis.

Yudhoyono menyebutkan, dalam pertemuannya dengan PM Najib Tun Razak beberapa waktu lalu, ia telah mengatakan bahwa Indonesia menginginkan persoalan Ambalat diselesaikan melalui perundingan.

Terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan, garis kebijakan pasangan SBY-Boediono, menurut Sardan Marbun dari Tim Romeo, adalah membangun konsep pertahanan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Dalam keterbatasan anggaran, yang diutamakan ke depan adalah memenuhi kekuatan dasar minimal TNI.

”Ke depan, prioritas pembangunan pertahanan dan keamanan akan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan negara. Saat ini, pertahanan di urutan prioritas ketiga setelah pendidikan dan infrastruktur. Kita tidak bisa memaksakan karena anggarannya terbatas,” ujar purnawirawan TNI bintang dua ini.

Telah digariskan bahwa penggunaan anggarannya diutamakan untuk tiga pokok saja, yaitu pemeliharaan, pendidikan dan latihan, serta kesejahteraan anggota TNI.

Perbaikan alutsista

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Tim Kampanye JK-Win Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi menilai, perbaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sistem pertahanan Indonesia jangan ditunda lagi. Langkah ini merupakan salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan bangsa ini jika harga diri bangsa tetap ingin dihargai.

”Kondisi alutsista kita memang menyedihkan, sangat tertinggal, baik tahun produksi maupun kemampuan. Tidak heran kalau alutsista kita memang menjadi bahan tertawaan. Bahkan, para penyelundup bisa,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Namun, terkait dengan kasus Ambalat, Fachrul Razi menilai, Indonesia memang tetap harus menjaga keamanan dan hubungan bilateral yang baik. Dalam konteks hubungan yang baik itulah seharusnya dijaga jangan sampai saling mengganggu. ”Biar bagaimanapun, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga dekat. Jadi tidak perlu mengeluarkan energi terlalu besar untuk membangun permusuhan, tetapi bangun kedekatan dan hubungan yang baik,” ujarnya. (DWA/INU/MAM)