Krusial, Pembangunan Pertahanan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan terhadap kekuatan pertahanan Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi para calon presiden dan calon wakil presiden mendatang.

Sejumlah persoalan yang mencuat belakangan ini, seperti provokasi kapal perang Malaysia di perairan Ambalat, jatuhnya sejumlah pesawat militer akibat kecelakaan, dan sorotan tajam terhadap anggaran pertahanan bukan saja menuntut pemikiran serius dari mereka, tetapi juga solusi konkret.

Menanggapi persoalan tersebut, calon wakil presiden Prabowo Subianto, Kamis (4/6) di Bandung, menegaskan, pembangunan kekuatan pertahanan, termasuk persenjataan militer untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan keharusan, terutama untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia sekaligus memberikan efek penggentar (deterrent effect) bagi negara lain yang mau mencoba mengganggu Indonesia.

Menurut Prabowo, yang juga mantan Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Kopassus, negara asing menganggap remeh kekuatan pertahanan Indonesia lantaran mereka tahu kemampuan alokasi anggaran pertahanan kita yang lemah.

”Seperti kasus Ambalat, negara tetangga kita (Malaysia) itu, menurut saya, tahu kekurangan kita dan berani coba-coba. Tujuannya, menurut saya, untuk mempermalukan. Untuk menghadapi masalah ini, kita harus bersatu dan jangan malah memobilisasi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, tidak bisa tidak, upaya membangun kekuatan pertahanan harus terlebih dahulu dilakukan dengan memperkuat perekonomian Indonesia.

Dengan kemampuan ekonomi yang semakin kuat, negara bisa berinvestasi di berbagai sektor dengan baik, termasuk soal pertahanan dan keamanan.

”Sekarang kan mereka berani hitung-hitung. Berapa gaji prajurit kita. Berapa senjata kita punya. Ada pesawat, jatuh pula kemarin,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Prabowo, penguatan ekonomi Indonesia hanya dapat dilakukan dengan mengembalikan kekayaan negara yang hilang selama ini.

”Saya punya data per tahun rata-rata kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama ini. Akibatnya, tidak ada cukup uang untuk membiayai berbagai sektor, termasuk pertahanan,” katanya.