Proyek MRT, JICA Diminta Tak Campur Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Procurement Watch (IPW) dan DPRD DKI Jakarta meminta Japan International Corporation Agency (JICA) tidak mencampuri proses lelang proyek pembangunan Mass Rapid Transit. Campur tangan JICA dinilai menyalahi aturan mengenai lelang proyek di Indonesia dan memperlama proses pembangunan.

Direktur Investigasi IPW Hayie Muhammad mengatakan hal itu usai memberikan surat terbuka kepada JICA, Selasa (9/6) di kantor JICA, Jakarta Pusat.

Hayie menduga, molornya lelang penyusunan rancangan dasar MRT selama delapan bulan disebabkan oleh campur tangan JICA yang ingin memenangkan salah satu peserta lelang. Padahal lelang itu diikuti dua perusahaan Jepang, Nippon Koei dan Katahira Engineering.

Lelang penyusunan rancangan desain MRT seharusnya selesai pada November 2008 tetapi diundur sampai Maret 2009. Pada awal Juni Departemen Perhubungan sebagai penyelenggara lelang kembali mengumumkan belum dapat menentukan pemenang lelang dan mundur sampai jadwal yang belum ditentukan.

"IPW meminta Menteri Perhubungan bersikap tegas dalam menyelesaikan lelang penyusunan rancangan dasar MRT. Semakin lama hasil lelang diumumkan, proses pembangunan MRT akan semakin lama tertunda," kata Hayie.

Pihak JICA yang ditemui IPW dan wartawan tidak mau memberi komentar atas surat terbuka dan dugaan intervensi itu.  "Saya hanya berwenang menerima surat dari kalian. Saya tak boleh berkomentar, apalagi proses lelang masih berjalan," kata Senior Representative JICA, Tada Tomoyuki. Setelah itu, Tada mempersilahkan IPW dan para wartawan pergi.

Atas sikap itu, IPW akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan ketidakberesan proses lelang proyek penyusunan rancangan dasar MRT. Penyelidikan KPK diharapkan mampu mengungkap semua ketidakberesan lelang dan campur tangan pihak-pihak yang tidak berwenang.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta juga menyesalkan terus molornya proses lelang penyusunan rancangan dasar MRT. Tanpa rancangan dasar, pembangunan MRT tidak mungkin dimulai.  "MRT sangat dibutuhkan warga Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Semakin molor proses pembangunannya, semakin sengsara warga Jakarta didera kemacetan," kata Dani Anwar, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Menurut Dani, pihaknya meminta Departemen Perhubungan menolak semua intervensi dalam lelang tersebut. Jika campur tangan dalam satu proses dibiarkan, campur tangan dalam proses lain akan kembali dilakukan dan proses pembangunan MRT kembali molor.

DPRD sudah meminta Pemprov DKI untuk berhati-hati dalam mencari sumber pendanaan untuk membiayai proyek infrastruktur. "Setelah gagal dalam monorel, kini DKI menghadapi masalah dalam pembangunan MRT," kata Dani.

Dani mengatakan, DPRD juga meminta kepada JICA agar tidak menghambat proses lelang proyek pembangunan MRT. DPRD tidak mempermasalahkan pemenang lelang karena yang penting bagi Jakarta adalah MRT cepat terwujud.