Mengukuhkan Pentingnya Pluralisme Budaya dalam Berasimilasi

Oleh Toto Suharto

Judul Buku: Asimilasi Cina-Melayu di Bangka
Penulis: Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.
Penerbit: Tiara Wacana, Yogyakarta
Cetakan Ke: I, Mei 2009
Jumlah Halaman: xxiv + 316 hlm, 12 cm.
Harga: Rp 55.000,-

Para ilmuwan sosial umumnya sepakat bahwa permasalahan orang Cina di Indonesia itu masih begitu tampak dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Permasalahan sulitnya asimilasi orang Cina dengan pribumi Indonesia disebabkan oleh beragam faktor, yang bertalian sosio-historis, ekonomi, politik dan budaya orang Cina, dan pribumi itu sendiri. Berbagai penelitian tentang asimilasi Cina dengan pribumi di berbagai wilayah Indonesia, misalnya penelitian Harleem Siahaan (1989) di Kalimantan Barat, Hari Poerwanto (1990) dan Hermini Susiatiningsih (1995) di Singkawang, Muhadar (1993) di Ujungpandang, Wuri Handayani (1992) di Pontianak, dan penelitian Markhamah (2000) di Surakarta, menunjukkan bahwa asimilasi orang Cina dan pribumi di sejumlah daerah terjadi dalam frekuensi yang rendah, bahkan mengarah ke arah potensi konflik, kecuali tentunya penelitian Andreas Barung Tangdiling (1993) di Sambas yang memperlihatkan terjadinya perkawinan antaretnis Cina dan Dayak karena adanya kesamaan agama, orientasi ekonomi, dan politik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian Abdullah Idi di Sungailiat, Bangka ini patut dijadikan masukan ilmiah bahwa tidak semua asimilasi itu berada pada derajat yang rendah. Dengan mengikuti kerangka asimilasi dari Gordon (1964), Abdullah Idi telah berhasil menunjukkan bahwa asimilasi di wilayah ini terjadi secara alami dan relatif sempurna (natural and relatively full-assimilation). Ada lima tingkatan wilayah asimilasi yang terjadi antara etnis Cina dan Melayu di Bangka, yaitu asimilasi kultural, stuktural, perkawinan, identifikasi dan asimilasi tanpa prasangka/tanpa diskriminasi.

Menurutnya, asimilasi Cina-Melayu ini terjadi karena dipengaruhi dan didorong oleh keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Bangka yang cukup adoptif dan adaptatif terhadap perubahan sosial, yaitu ekonomi masyarakat yang relatif berimbang; karaktersitik etnis Melayu yang relatif terbuka (extrovert), keadaan pemukiman yang relatif menyebar berdasarkan etnis; rendahnya tindakan diskriminasi terhadap etnis minoritas Cina oleh etnis mayoritas Melayu; agama Islam (agama orang Melayu)  sebagai agama mayoritas dalam hal jumlah (size); dan  adanya keadaan sistem politik yang demokratis dan relatif tidak diskriminatif terhadap partisipasi politik etnis minoritas Cina.

Yang menarik dari temuan itu adalah bahwa ternyata pluralisme budaya (cultural pluralism) telah menjadi dasar sosio-kultural bagi kedua etnis itu untuk berasimilasi. Berbeda dengan asimilasi yang didasarkan pada teori Anglo-Conformity yang menghendaki adanya peleburan budaya leluhur imigran ke dalam perilaku dan nilai-nilai kelompok primer, atau dengan teori Melting Pot yang menghendaki adanya peleburan biologis dari pribumi dengan kelompok imigran serta penyatuan budaya-budaya leluhur para imigran ke dalam suatu tipe budaya asli, asimilasi berdasarkan pluralisme budaya justeru membenarkan suatu kondisi yang tidak berubah dari kehidupan komunal budaya kelompok imigran. Cultural pluralism tidak mendasarkan dirinya pada penghilangan identitas kelompok imigran, dan bahkan menghindarkan diri dari upaya penyerapan identitas tersebut ke dalam struktur budaya asli.

Lebih jauh lagi, pluralisme budaya memandang perlunya mempertahankan identitas kelompok imigran dengan jalan mengadopsi prinsip-prinsip pluralisme budaya dalam konteks masyarakat pribumi. Inilah yang menarik dari buku ini. Asimilasi antar etnis sejatinya memang tetap menghargai aspek-aspek pluralisme yang terdapat dalam dua kelompok etnis yang berinteraksi secara asimilatif itu.  Masyarakat Cina dan Melayu di Bangka kiranya telah berhasil memperlihatkan hal ini, sehingga konflik antar etnis di wilayah ini dapat dihindari. Kini tinggal lagi bagaimana kedua etnis itu berhasil mempertahankan asimilasi pluralisme budaya ini di masa mendatang. Semuanya tergantung pada kehendak baik kedua etnis ini untuk melakukan perubahan sosial, tentunya juga harus dibarengai dengan dukungan Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakannya.