JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah mendapat dukungan dari Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam mendorong KPU bersikap transparan dalam urusan daftar pemilih tetap, pasangan calon presiden-calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan M Jusuf Kalla-Wiranto merangkul Nadhlatul Ulama dengan menemui Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Senin (6/7) di kantor PBNU, Jakarta.
"Kami mengharapkan dukungan dari PBNU dan pemimpin agama lainnya mendorong pilpres yang jujur dan bersih. Para pemimpin agama merupakan bagian dari civil society," ujar Mega di kantor PBNU, Senin (6/7) sore.
Mega kembali mengungkapkan, salah satu solusi dari masalah DPT adalah diijinkannya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP. "Pilpres merupakan kesempatan bagi rakyat untuk berdemokrasi memilih pemimpin nasional," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh capres M Jusuf Kalla. Ia menyatakan, "Saya berharap berbagai organisasi masyarakat mengawasi langsung jalannya pilpres hingga ke daerah-daerah. Jika ada pelanggaran, bisa langsung melaporkan ke pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu."
Sementara itu, cawapres Prabowo mengatakan, dirinya akan menerima hasil pilpres jika KPU membuka DPT, yang merupakan dokumen publik. Dibukanya DPT memungkinkan pilpres berlangsung secara jujur dan adil.
"Saya adalah orang pertama yang memberikan selamat kepada pemenang jika pilpres dilaksanakan secara jurdil," imbuhnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.