KPAI: Hentikan Pengadilan atas 10 Bocah

Kompas.com - 16/07/2009, 12:34 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengecam persidangan terhadap 10 anak di bawah umur yang disangka melakukan perjudian. Ketua KPAI Hadi Supeno menilai, tidak seharusnya anak-anak itu disidangkan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, langkah pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan kasus anak yang melakukan tindak pidana.

"Penegak hukumnya itu melanggar dua ketentuan, salah satunya Pasal 16 UU Perlindungan Anak yang menyatakan penindakan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, apalagi anak-anak itu tidak merugikan orang lain. Itu pengadilan sesat," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, Kamis (16/7).

Seperti diberitakan, pada Rabu (15/7), Pengadilan Negeri Tangerang menyidang 10 anak yang diduga melakukan tindak pidana perjudian. KPAI mendesak, pengadilan dan proses hukum terhadap bocah-bocah tersebut harus dihentikan.

Menurut Hadi, penyidik dalam kasus tersebut tidak menguasai materi perundang-undangan. Penyidik mengenakan Pasal 303 tentang perjudian pada ke-10 anak itu. Padahal, ada sebuah unsur yang tidak ditemukan pada tindakan bocah tersebut. Pasal itu menyebutkan, perjudian yang dilakukan digunakan untuk mata pencaharian.

"Tetapi anak-anak ini hanyalah anak-anak yang tidak mendapatkan sarana untuk bermain bola, tidak mendapatkan sarana untuk berekspresi. Mereka hanya bermain dengan mainan yang sudah biasa di masyarakat," ujar Hadi.

KPAI, lanjut dia, telah melayangkan surat ke Polri dengan tembusan ke Kejagung agar kedua instansi tersebut memeriksa Kapolres dan jaksa penuntut umum kasus tersebut. Dia menilai, pengelolaan anak yang salah pada saat ini dapat berdampak pada masa depan bangsa.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi 'Air Terjun' di Tol Becakayu

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi "Air Terjun" di Tol Becakayu

Megapolitan
Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Megapolitan
Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Megapolitan
Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Megapolitan
PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

Megapolitan
PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

Megapolitan
Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Megapolitan
Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Megapolitan
Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Megapolitan
Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Megapolitan
Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Megapolitan
Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Megapolitan
Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X