Kacaunya Cawang, Kacaunya Jakarta...

Tanpa konsep

Terbukti, pembangunan jalan layang, termasuk jalan tol, tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah juga tidak memperluas jalur pejalan kaki, padahal ini penting bagi para penumpang transit yang harus berganti-ganti kendaraan. ”Di sisi lain, tempat yang seharusnya cocok untuk terminal kini justru jadi pusat perbelanjaan Cililitan,” kata Tulus Abadi, pengamat transportasi dan lalu lintas dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Kesemrawutan lain akibat pembangunan infrastruktur yang tidak tepat, menurut Tulus, terlihat di kawasan Pasar Rebo di Jakarta Timur, Slipi dan Grogol di Jakarta Barat, serta Roxy di Jakarta Pusat. Jembatan layang hanya memperlancar arus lalu lintas sesaat, selanjutnya kemacetan terjadi di jembatan layang dan di ruas jalan di bawahnya.

Tulus melihat, selama ini Pemerintah Provinsi DKI dan juga pemerintah pusat membangun infrastruktur transportasi metropolitan tanpa konsep. ”Bayangkan nanti ketika enam ruas tol yang direncanakan pemerintah jadi dibangun. Memang ada penambahan luas jalan, tetapi ujung-ujung tol itu bermuara di mana? Di ruas-ruas jalan yang sudah ada juga kan? Itu berarti, sengaja memunculkan simpul-simpul kemacetan baru,” kata Tulus.

Nuzul Achjar, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menambahkan, kemacetan yang terjadi di Jakarta tidak mencerminkan tingginya permintaan akan penambahan jalan. ”Ini bukan sekadar prinsip ekonomi supply and demand. Bukan jalan yang diminta, melainkan sistem transportasi massal yang tepat menyeluruh,” kata Nuzul.

Nuzul mempertanyakan seberapa peduli pemerintah untuk memenuhi tuntutan itu. Apalagi, sudah menjadi pengetahuan umum, ketika jalan ditambah, jumlah kendaraan pun bertambah. Akibatnya, kebutuhan akan jalan seakan terus naik. Padahal, bukan itu akar masalah kekacauan lalu lintas di Jakarta.

Dirobohkan

Tulus menambahkan, di beberapa negara maju, seperti di Korea Selatan dan sebagian negara Eropa, jalan-jalan tol bersusun banyak yang dirobohkan karena merusak tata kota. Lahan bekas jalan tol itu kemudian difungsikan ulang sebagai ruang terbuka hijau.

Di sisi lain, sebagian lalu lintas di atas permukaan tanah dipindahkan ke bawah tanah dengan pembangunan rangkaian kereta api bawah tanah.

Pertanyaannya, kapan Jakarta membangun sistem transportasi massal yang tepat setelah rute-rute bus transjakarta belum mampu menarik pengguna kendaraan pribadi menjadi penumpangnya. Sementara itu, proyek monorel terkatung-katung tidak jelas kelanjutannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Budi Widiantara menegaskan, Pemprov DKI tetap akan membangun enam ruas tol. Hal ini dilakukan demi mengejar target penambahan panjang jalan Jakarta yang kini masih sekitar 6,28 persen dari total luas wilayahnya.

Seiring adanya pembangunan jalan tol, DKI juga menargetkan terselesaikannya sistem transportasi massal berupa rangkaian kereta api bawah tanah dalam 5-10 tahun ke depan. Namun, melihat seringnya rencana pembangunan berubah-ubah, Tulus meragukan pencapaian target DKI tersebut. (NEL/ECA/WIN)