Kasus Prita: Lima LSM Ajukan "Amicus Curiae"

Kompas.com - 14/10/2009, 16:47 WIB
Editorhertanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Lima lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum mengajukan amicus curiae dalam kasus Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni International.

"Kami menyerahkan amicus curiae dalam kasus Prita Mulyasari kepada majelis hakim PN Tangerang," kata juru bicara perwakilan LSM, Anggara, di Jakarta, Rabu (14/10).

Amicus curiae, yang arti harfiahnya adalah sahabat pengadilan, merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang atau pihak yang tertarik dalam memengaruhi hasil pengadilan, tetapi bukan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa.

Anggara mengakui, konsep tersebut jarang terdengar di pengadilan Indonesia, yang menganut civil law warisan dari Belanda.

Adapun amicus curiae, ujar Anggara, lebih banyak berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law yang banyak dilaksanakan di berbagai negara dengan sistem Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

"Sampai saat ini baru dua amicus curiae yang diajukan di pengadilan, yaitu dalam kasus majalah Time di tingkat Mahkamah Agung, dan dalam kasus Upi Asmaradana di PN Makassar," kata Anggara.

Untuk itu, lima LSM bidang hukum telah mengajukan amicus curiae yang membela hak Prita dalam memberikan pendapat kepada setiap anggota majelis hakim PN Tangerang yang mengadili kasus tersebut, yaitu Hakim Arthur Hangewa, Perdana Ginting, dan Viktor Pakpahan.

Kelima LSM itu adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN).

Anggara mengharapkan, majelis hakim menerima amicus curiae yang diajukan dan menggunakannya dengan sungguh-sungguh dalam memutuskan hasil dari kasus Prita Mulyasari.

"Melalui amicus curiae ini, kami ingin berpartisipasi dalam rangka memberikan pandangan kepada majelis hakim tentang bagaimana tindak pidana penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet yang mampu menjerat siapa pun tanpa memerhatikan konteks pernyataan dan tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui dan diratifikasi oleh negara Republik Indonesia," katanya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Megapolitan
Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Megapolitan
Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X