Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bibit-Chandra Perlu Direhabilitasi

Kompas.com - 07/12/2009, 09:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim pengacara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, Taufik Basari, menyatakan, Bibit dan Chandra perlu rehabilitasi nama baik. ”Butuh clearance atau kejelasan mengenai nama baik Pak Bibit dan Pak Chandra yang selama ini sudah dizalimi dan difitnah dengan disangkutpautkan pada kasus yang direkayasa,” kata dia di Jakarta, Minggu (6/12).

Menurut Taufik, keppres yang mengaktifkan kembali Bibit dan Chandra sebagai pimpinan KPK tidak serta-merta memulihkan nama baik keduanya. Sebenarnya, yang diharapkan adalah rehabilitasi yang keluar dalam bentuk surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP). Namun, SKPP yang diterbitkan kejaksaan malah membuka peluang kasus itu menjadi tidak jelas.

”Keppres itu adalah konsekuensi logis dari SKPP. Jadi, jangan sampai keppres itu akan menghambat kerja. Ketika status seseorang kembali bebas, hak dan kedudukannya dipulihkan seperti semula,” ujar Taufik.

Otomatis

Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy yang ditanya soal perlunya rehabilitasi nama baik Bibit dan Chandra menyatakan, hal itu sudah otomatis dilakukan bersamaan dengan terbitnya SKPP pada 1 Desember lalu.

Taufik yang ditanya soal hal itu menyatakan, SKPP tepat diterbitkan karena perkara Bibit dan Chandra yang disidik kepolisian memang direkayasa. ”Kami tidak sependapat dengan alasan yuridis kejaksaan dalam SKPP itu karena sepertinya kejaksaan justru memberikan peluang bagi pihak lain untuk mempermasalahkan SKPP dan ingin menyelamatkan muka kejaksaan dan kepolisian,” ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com