Rencana Razia Anak Jalanan Dikecam

Jakarta, Kompas - Rencana razia terhadap anak jalanan dikecam kalangan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Rabu (20/1), pun mengingatkan para gubernur agar menghindari razia terhadap anak jalanan.

Nurrohim, pendiri merangkap Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; Sunarto, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak DKI Jaya, dan wakilnya, Yahya Wahyudin; Agusman, Ketua Forum Komunikasi Rumah Singgah, serta Sekretaris Jenderal Komnas Anak Arist Merdeka Sirait menegaskan, mereka menentang razia terhadap anak jalanan. Apalagi terdapat informasi bahwa akan dilakukan pemeriksaan pada bagian tubuh tertentu untuk mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak jalanan.

”Kami akan mengerahkan sekitar 4.000 anak jalanan berunjuk rasa ke Mabes Polri bila hari Kamis ini jadi dilakukan razia dubur terhadap anak jalanan,” ujar Arist Merdeka.

Surat edaran Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial bagi semua gubernur, yang ditandatangani Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Makmur Sunusi, turut mengingatkan pemerintah daerah agar menghindari razia atau penertiban terhadap anak jalanan. Tindakan itu dinilai mempersulit pengungkapan fakta anak jalanan yang menjadi korban kekerasan dan berisiko mencederai hak asasi anak.

Kementerian mengimbau, lebih baik gubernur melakukan penilaian terhadap anak jalanan yang menjadi korban kekerasan guna memperoleh profil dan permasalahan yang mereka alami; identifikasi korban kekerasan lewat teknik wawancara yang persuasif dan dipandu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau pekerja sosial, pendamping, atau relawan sosial yang sudah ditetapkan.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ridha Saleh. Menurut Ridha, seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan masalah anak jalanan dari hulu hingga hilir. Menyediakan fasilitas memadai untuk menampung anak telantar serta memberikan pendidikan yang baik. Ini akan membantu melindungi anak jalanan dari eksploitasi pihak tertentu.

Di sisi lain, pemeriksaan bagian tubuh tertentu oleh polisi, seperti yang dilakukan di Bekasi, Jawa Barat, mengejutkan Nurrohim. Alasannya, saat perwakilan LSM dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk sosialiasi, tidak disebutkan rencana pemeriksaan dubur anak jalanan.

Namun, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Budhiharjo mengakui, pihaknya menyiapkan razia anak jalanan secara serentak di seluruh wilayah Jakarta pada Kamis ini. Anak-anak jalanan akan dikumpulkan ke Panti Sosial Kedoya untuk diperiksa kesehatannya dan dicari akar penyebab mereka berada di jalanan. Pemeriksaan kesehatan bagi anak jalanan diperlukan untuk menentukan perawatan yang tepat bagi yang sakit. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit menular di kalangan anak jalanan.

Budhiharjo menambahkan, petugas dinas sosial kemungkinan juga akan memeriksa dubur anak jalanan untuk mengetahui apakah mereka mengalami pelecehan seksual atau tidak. Bagi yang mengalami, petugas akan memberikan pembinaan agar tidak trauma atau justru menjadi pelakunya.

”Sifat razia persuasif,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Komisaris Adex Yudiswan.

Dokter Feriah, Sp Forensik yang akan mendampingi polisi memeriksa anak jalanan mengatakan, pemeriksaan fisik akan dilakukan dokter. Namun, yang diperiksa hanya anak yang mengaku mengalami kejahatan seksual. (WIN/ONG/ARN/ECA/NEL)