Korban Situ Gintung Tagih Janji Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir genap setahun bencana jebolnya tanggul Situ Gintung berlalu, hingga kini para korban belum menerima bantuan seperti yang pernah dijanjikan. Mereka masih menunggu pemerintah pusat mencairkan bantuan perbaikan dan pengadaan rumah.

"Pemerintah pusat saat itu mengutarakan, warga akan dapat bantuan maksimal Rp 30 juta untuk pembangunan rumah," ujar Bina (38), salah seorang korban saat ditemui di penampungan korban Situ Gintung Kertamukti II, Tangerang, Sabtu (30/1/2010 ).

Bina dan keluarganya telah hidup di tempat pengungsian selama 10 bulan setelah 27 Maret 2009 Situ Gintung jebol.

Ia mengatakan, saat itu pemerintah lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjanjikan akan memberikan bantuan pembangunan rumah maksimal Rp 30 juta. Untuk bangunan yang rusak ringan diberikan bantuan Rp 5 juta, untuk yang rusak sedang mendapat Rp 15 juta, dan bangunan rusak berat akan mendapat Rp 30 juta. Namun, setelah ditunggu hingga kini, bantuan yang dijanjikan itu tak kunjung tiba.

Bahkan, dia dan beberapa warga lainnya telah menanyakan hal itu ke BNPB. "Kami konfirmasi ke BNPB katanya tidak ada segitu. Saya ke sana ditemui deputinya, dan dia bilang itu hanya omongan politis saja. Kami keluar dari BNPB sakit hati dan dongkol," tuturnya kesal.

Dia mengancam bakal menempuh jalur hukum bila para korban bencana Situ Gintung tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius

Saat ditemui di lokasi pembangunan Bendungan Gintung, Mulyadi (48) juga menyatakan hal yang senada. Dia mengatakan pihaknya telah menemui wali kota Tangerang Selatan untuk menagih janji tersebut. "Saya sudah menanyakan ke wali kota Tangerang Selatan. Katanya dia sudah 3 kali berkirim surat tetapi belum ada jawaban. Ini kemana Depsos, kemana BNPB. Dia itu tugasnya apa," keluhnya.

Sejauh ini, dia mengaku hanya menerima bantuan dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah senilai Rp 5 juta untuk masing-masing kepala keluarga. Di samping itu, ada juga bantuan dari Pemda Tangerang Selatan yang memberi bantuan Rp 6 juta untuk uang kontrak rumah selama satu tahun. "Pemerintah pusat belum ada kabarnya," cetusnya.

Sumarni (47) juga senada. Guru sebuah SMP di Serang itu mengaku, hingga kini dia dan keluarganya masih bertahan di pengungsian Wisma Kertamukti II karena belum memiliki uang untuk mencari tempat tinggal lainnya.

"Tidak tahu juga ya, mengapa Presiden begitu. Ini sekarang apa-apa susah, untuk makan sehari-hari saja ngos-ngosan. Cari kerja juga susah," tandasnya.