Kepulauan Seribu Butuh Perhatian Pemerintah Pusat

BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Seribu Burhanuddin mengatakan diperlukan keberpihakan pemerintah pusat untuk membangun dan melestarikan lingkungan Kepulauan Seribu. Saat ini sudah ada empat pulau yang hilang dan mati surinya usaha pariwisata bahari di sana.

"Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan Gubernur paling bawel minta bantuan adalah Pak Fauzi Bowo, padahal DKI sudah kaya. Pemerintah Pusat salah, Jakarta dijadikan rivalitasnya," kata Burhanuddin, Selasa (16/2/2010).

Ia mengungkap hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam Round Table Discussion Potensi dan Prospek Pengembangan Sumberdaya Laut Kepulauan Seribu. Acara diselenggarakan SEAMEO Biotrop di Bogor, terkait  rangkaian kegiatan ulang tahun ke-42 organisasi Para Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara itu.

Burhanuddin mengatakan, untuk memelihara Jakarta daratan saja, APBD  DKI  Jakarta tidak cukup. Padahal, masih ada Jakarta kepulauan yang terdiri dari 110 pulau dengan luas wilayah lautan yang harus dijaga mencapai 11 kali wilayah Jakarta daratan.

"Baru Departemen Pekerja Umum yang bantu kami, yakni  di pembangunan Kanal Timur.  Lainnya, enggak ada. Bagaimana Jakarta kepulauan akan maju," ungkapnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, kata Bupati, bergantung majunya pariwisata di sana. Untuk itu, kelestarian kepulauan  dan keamanan mendatanginya adalah keharusan.

Di kabupaten tersebut antara lain terdapat  cagar alam (di 17 pulau), cagar budaya (3 pulau), dan taman nasional laut seluas 107.489 hektar dengan zona intinya 4.449 hektar.

Bantuan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat, kata Bupati, antara lain adalah pembangunan kabel listrik bawah laut untuk wilayah utaranya, dimana di sana potensi pariwisata berada dan kapal-kapal  penumpang.

"Kapal-kapal yang ada saat ini milik nelayan, yang oleh otorita pabuhan dinyatakan tidak laik untuk angkut penumpang, karena memang itu kapal nelayan untuk menangkap ikan. Pemerintah pusat kan bisa sumbang kapal-kapal penumpang itu, untuk dikelola kelompok-kelompok nelayan," katanya.

Para pengusaha pariwisata juga, lanjut Bupati, banyak yang bertanya akan nasib landasan pacu pesawat di Pulau Panjang. Pembangunanya baru 60 persen dan menghabiskan dana sekitar Rp 200 miliar.