Kultur Pesantren, Kekuatan NU - Kompas.com

Kultur Pesantren, Kekuatan NU

Kompas.com - 19/03/2010, 03:30 WIB

 Oleh DOTY DAMAYANTI

Di tengah kegalauan akan masa depan Nahdlatul Ulama, muncul kesamaan pendapat di kalangan orang dalam dan para pengamat bahwa NU harus kembali berorientasi pada pemberdayaan umat. Pemberdayaan yang mencakup bukan hanya politik, tetapi juga konteks sosial ekonomi. 

uru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Prof Dr Kacung Marijan, mengemukakan, ada tiga spirit yang mengiringi pembentukan NU. Pertama, spirit keagamaan. NU berdiri sebagai gerakan keagamaan yang memahami Islam dalam konteks lokal. Islam dalam konteks Indonesia sangat dipengaruhi kultur.

Kedua, spirit kebangsaan. NU merupakan gerakan yang bersama-sama dengan gerakan-gerakan lain pada masa didirikan melakukan perlawanan kepada Belanda. Ketiga, spirit kemandirian ekonomi. Meskipun jarang disinggung, berdirinya organisasi NU tidak lepas dari upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Namun, ketiga spirit ini ternyata tidak dipahami seluruhnya oleh kalangan nahdliyin (warga NU).

Jika menengok jauh ke belakang, NU, yang sekarang berdiri sebagai organisasi keagamaan yang besar, sebenarnya bermula dari kegiatan kecil di lembaga pengajaran bernama pesantren.

Pesantren-pesantren di Jawa muncul sebagai sarana untuk menyebarkan Islam. Biasanya dipilih daerah terpencil yang masyarakatnya miskin karena kemiskinan dekat dengan kekufuran. Pesantren menawarkan pengajaran agama melalui pengajian kepada mereka yang tidak mampu, sesuatu yang mewah bagi masyarakat desa.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam bukunya, Islam Kosmopolitan, menyebutkan, semua mata pelajaran dalam pengajian bersifat aplikatif yang berarti harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir tidak ada bidang kehidupan yang tidak tersentuh aplikasi pengajian, mulai dari ibadat ritual sampai ke cara berdagang yang dibolehkan agama. Oleh karena itu, proses ”pengajian” yang dilakukan kiai kepada santrinya sama artinya dengan proses pembentukan tata nilai yang lengkap.

Tidak heran, dari yang awalnya hanya belajar agama dengan keluasan wawasan kiai pimpinannya, diajarkan pula pendidikan pertanian dan perdagangan yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat.

Perkembangan pesantren memang sangat bergantung kepada kiai pendiri yang membiayai sebagian besar kegiatan pesantren dengan sedikit sumbangan masyarakat. Hal ini membuat pola patron klien antara santri dan kiai semakin kuat. Penghormatan kepada kiai bukan hanya sebagai guru, tetapi juga penopang hidup. Apalagi jika ilmu dan karisma gurunya sebesar dua kakek Gus Dur, yaitu Hasyim Asyari dan Bisri Syansuri.

Subkultur

Ketaatan sukarela datang bukan hanya dari santri, tetapi juga masyarakat yang pernah mendengar khotbah sang kiai. Oleh karena itu, ketika sejumlah kiai berpengaruh, termasuk Wahab Chasbullah dan Cholil yang didukung Hasyim Asyari membentuk Nahdlatul Ulama, para santri dan masyarakat sekitar pesantren sukarela masuk menjadi umat. Ketika NU menjadi partai, ketaatan atas kebesaran dan keluasan pengaruh karisma para kiai itu tecermin dari perolehan suara yang menempati urutan ketiga terbanyak pada Pemilihan Umum 1955.

Cara hidup pesantren yang unik ini, di mana ada tata nilai yang diikuti dan hierarki kekuasaan internal tersendiri, membuat pesantren bisa bertahan berabad-abad. Pesantren menjadi sebuah subkultur. Gus Dur berkeyakinan, pesantren bahkan bisa mentransformasi total sikap hidup masyarakat sekitar tanpa harus mengorbankan identitas diri.

Namun, Nurcholish Madjid pada salah satu tulisan yang terangkum dalam buku Pergulatan Pesantren Membangun dari Bawah mencatat ada beberapa kekurangan pesantren yang mengakibatkan ia gagal memainkan peran besar dan menentukan dalam ruang lingkup nasional. Kekurangan itu, antara lain, kurang jelasnya tujuan pendidikan pesantren. Nurcholish mencatat pada sebagian kasus, keterbatasan pemahaman pemimpin pesantren dalam membawa pesantrennya untuk merespons perkembangan zaman membuat pesantren tidak mampu membawa peran penting dalam keseluruhan sistem masyarakat.

Posisi ulama dan pesantren itu, menurut Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, merupakan bagian tidak terlepaskan dari keberadaan NU. ”Kalau kita bicara NU, ada empat hal terkait, yaitu ajaran agama, warga NU dalam konteks sosial ekonomi, ulama dan pesantren, serta NU sebagai organisasi,” ujar Gus Solah, panggilan akrab Salahuddin Wahid.

Gus Solah mengakui, banyak pesantren mengalami pergeseran dalam titik berat kegiatannya, dari pesantren tradisional menjadi pesantren modern. Sayangnya, pesantren modern ini mutunya kurang baik. Ia mencatat, NU yang memiliki sejarah panjang dengan tokoh-tokohnya yang menonjol saat ini menghadapi beberapa kelemahan. Ia melihat NU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) justru cenderung memakai paradigma organisasi politik (orpol) yang kental nuansa pragmatisme dan kurang berorientasi amal usaha sosial. Hal itu ditambah lagi dengan mutu organisasi yang kurang baik di mana tidak ada transparansi, tidak ada standar dalam mengukur kinerja, dan kurang mampu bekerja sama.

”Akibat kurang mampu menggali potensi, amal usaha sosial NU ketinggalan jika dibandingkan dengan Muhammadiyah,” kata Gus Solah.

Meneguhkan posisi

Organisasi NU tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan lebih dari 400 cabang, tetapi tercatat hanya ada pengurus wilayah NU yang kegiatan usahanya cukup nyata antara lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Kenyataan tersebut diamini anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Ali Maschan Moesa. Menurut Ali, potensi pemberdayaan umat melalui NU sebenarnya sangat luar biasa. Ia memberi satu contoh kecil gerakan mengumpulkan beras (jimpitan) di sejumlah ranting NU di Jawa Timur yang hasilnya di luar dugaan. ”Dalam sebulan ada ranting yang bisa dapat Rp 700.000. Itu kan sudah ngalah-ngalahi BLT (bantuan langsung tunai), langsung saja dibagikan ke anak yatim dan keluarga tidak mampu,” kata Ali.

Menurut Ali, masih ada masalah yang belum selesai antara NU sebagai struktur dan NU sebagai kultur. ”Orang tahu NU sebenarnya kultur yang kemudian diwadahi dalam struktur. Antara struktur dan kultur ini yang harus seimbang,” kata Ali.

Ketua PBNU KH Masdar F Mas’udi menilai konsep sosial keagamaan yang diajarkan Islam dan diusung NU tak dipahami sepenuhnya oleh kalangan umat Islam umumnya dan nahdliyin khususnya. Ini yang membuat tujuan membangun masyarakat adil sejahtera, egaliter, dan demokratis sulit diwujudkan karena NU sebagai organisasi menjadi sulit berjalan.

”Tetap saja yang populer di mata mereka adalah agama sebagai agenda personal dan ritual,” kata Masdar.

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra mengemukakan, dengan sejarahnya sebagai ormas yang mandiri dalam pembiayaan dan pengelolaan, penting untuk kembali meneguhkan posisi NU dalam memperkuat integrasi keislaman di Indonesia.

”Dalam konteks ini, hal-hal yang sudah dirintis Gus Dur tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan itu serius untuk dilanjutkan. Masalahnya warisan Gus Dur itu akan menghadapi tantangan serius. Saat ini saja banyak tokoh-tokoh NU yang menolak menggunakan istilah pluralisme,” kata Azyumardi.

Dalam kaitan itu, Azyumardi menilai pengurus NU perlu mewaspadai usaha-usaha sistematis yang dilakukan pihak tertentu untuk menguasai dan menginfiltrasi lembaga-lembaga terkait NU, termasuk lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan.


Editor

Terkini Lainnya


Close Ads X