Kultur Pesantren, Kekuatan NU

Subkultur

Ketaatan sukarela datang bukan hanya dari santri, tetapi juga masyarakat yang pernah mendengar khotbah sang kiai. Oleh karena itu, ketika sejumlah kiai berpengaruh, termasuk Wahab Chasbullah dan Cholil yang didukung Hasyim Asyari membentuk Nahdlatul Ulama, para santri dan masyarakat sekitar pesantren sukarela masuk menjadi umat. Ketika NU menjadi partai, ketaatan atas kebesaran dan keluasan pengaruh karisma para kiai itu tecermin dari perolehan suara yang menempati urutan ketiga terbanyak pada Pemilihan Umum 1955.

Cara hidup pesantren yang unik ini, di mana ada tata nilai yang diikuti dan hierarki kekuasaan internal tersendiri, membuat pesantren bisa bertahan berabad-abad. Pesantren menjadi sebuah subkultur. Gus Dur berkeyakinan, pesantren bahkan bisa mentransformasi total sikap hidup masyarakat sekitar tanpa harus mengorbankan identitas diri.

Namun, Nurcholish Madjid pada salah satu tulisan yang terangkum dalam buku Pergulatan Pesantren Membangun dari Bawah mencatat ada beberapa kekurangan pesantren yang mengakibatkan ia gagal memainkan peran besar dan menentukan dalam ruang lingkup nasional. Kekurangan itu, antara lain, kurang jelasnya tujuan pendidikan pesantren. Nurcholish mencatat pada sebagian kasus, keterbatasan pemahaman pemimpin pesantren dalam membawa pesantrennya untuk merespons perkembangan zaman membuat pesantren tidak mampu membawa peran penting dalam keseluruhan sistem masyarakat.

Posisi ulama dan pesantren itu, menurut Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, merupakan bagian tidak terlepaskan dari keberadaan NU. ”Kalau kita bicara NU, ada empat hal terkait, yaitu ajaran agama, warga NU dalam konteks sosial ekonomi, ulama dan pesantren, serta NU sebagai organisasi,” ujar Gus Solah, panggilan akrab Salahuddin Wahid.

Gus Solah mengakui, banyak pesantren mengalami pergeseran dalam titik berat kegiatannya, dari pesantren tradisional menjadi pesantren modern. Sayangnya, pesantren modern ini mutunya kurang baik. Ia mencatat, NU yang memiliki sejarah panjang dengan tokoh-tokohnya yang menonjol saat ini menghadapi beberapa kelemahan. Ia melihat NU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) justru cenderung memakai paradigma organisasi politik (orpol) yang kental nuansa pragmatisme dan kurang berorientasi amal usaha sosial. Hal itu ditambah lagi dengan mutu organisasi yang kurang baik di mana tidak ada transparansi, tidak ada standar dalam mengukur kinerja, dan kurang mampu bekerja sama.

”Akibat kurang mampu menggali potensi, amal usaha sosial NU ketinggalan jika dibandingkan dengan Muhammadiyah,” kata Gus Solah.

Meneguhkan posisi

Organisasi NU tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan lebih dari 400 cabang, tetapi tercatat hanya ada pengurus wilayah NU yang kegiatan usahanya cukup nyata antara lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Kenyataan tersebut diamini anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Ali Maschan Moesa. Menurut Ali, potensi pemberdayaan umat melalui NU sebenarnya sangat luar biasa. Ia memberi satu contoh kecil gerakan mengumpulkan beras (jimpitan) di sejumlah ranting NU di Jawa Timur yang hasilnya di luar dugaan. ”Dalam sebulan ada ranting yang bisa dapat Rp 700.000. Itu kan sudah ngalah-ngalahi BLT (bantuan langsung tunai), langsung saja dibagikan ke anak yatim dan keluarga tidak mampu,” kata Ali.