Komnas HAM: Peristiwa Koja Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyesalkan peristiwa bentrok antara Satpol PP dan warga terkait penggusuran lahan makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4/2010).

Ifdhal mengatakan, tindakan kekerasan yang dilakukan Satpol PP merupakan pelanggaran HAM. "Kami menyesali apa yang dilakukan otoritas Pemerintah Kota Jakarta Utara yang tidak mengedepankan pendekatan demokratis dan tanpa kekerasan sehingga menimbulkan korban jiwa," ujar Ifdhal kepada para wartawan, Rabu sore.

Dikatakan Ifdhal, kasus ini sebenarnya telah ditangani Komnas HAM pada awal bulan ini atas dasar laporan seorang ahli waris lahan tersebut. Pada tanggal 9 April, Komnas juga telah mengirim surat kepada Wali Kota Jakarta Utara untuk melakukan moratorium atau penundaan rencana penggusuran atas lahan tersebut.

Selain itu, Komnas juga telah berbicara pada Pelindo II untuk menunda rencana mereka di lahan itu. Kata Ifdhal, Pelindo telah menyetujuinya. Institusi hak asasi manusia itu juga telah menawarkan mediasi terhadap kasus sengketa lahan tersebut. Namun sayangnya, pada Rabu pagi, Satpol PP malah mendatangi lokasi tersebut sehingga mendapatkan resistensi dari warga. Akhirnya, bentrokan pun tak dapat dihindari.