Pemkot Tangerang Dinilai Ahistoris

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan penghijauan di sepanjang bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, khususnya di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, dinilai melupakan sejarah atau ahistoris.

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak memerhatikan kondisi tata ruang dan manusia yang menempati lahan tersebut. Seperti diwartakan, masyarakat yang 75 persen di antaranya adalah China Benteng sudah tinggal di sepanjang bantaran Sungai Cisadane sejak puluhan tahun silam.

Struktur, sistem sosial, dan relasi sosial telah terbangun. Penggusuran warga tidak hanya berimplikasi pada pemindahan hunian secara fisik, tetapi juga bubarnya ruang ekonomi, sosial, budaya, serta mekanisme dan jaringan sosial yang tidak terlihat.

"Negara telah mengabaikan konteks historis. Lahan hanya dilihat sebagai komoditas tanpa makna," ungkap Kepala Program Pasca Sarjana Departemen Sosiologi UI Lugina Setyawati PhD, Kamis (29/4/2010) di FISIP UI, Depok.

Staf peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Thung Ju Lan, mengatakan bahwa warga di sana telah memiliki sejarah panjang. Setidaknya, saat ini telah hidup generasi kedua dari komunitas China Benteng.

Departemen Sosiologi FISIP UI berpendapat, dalam melakukan pembangunan, Pemerintah Kota Tangerang seharusnya berorientasi pada manusia, bukan fisik semata. Partisipasi komunitas sepanjang bantaran Sungai Cisadane justru seharusnya dijadikan komponen integral dari pembangunan dan penataan ruang wilayah Kota Tangerang.

Dia juga mengemukakan, negara hendaknya memiliki tanggung jawab untuk memberi alternatif bagi keberlangsungan hak ekonomi, sosial, dan kultural warga. Negosiasi atau dialog tanpa adanya kompensasi yang layak atau tawaran penyelesaian yang adil adalah penghindaran negara dari tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi.