DPRD Rekomendasikan PRJ di Kota Tua

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair selama lima tahun terakhir ini tidak tepat sasaran. Bahkan, bisa dibilang telah menyimpang dari filosofi sebagai pasar rakyat. Karenanya, DPRD DKI Jakarta bertekad akan mengembalikan pelaksanaan PRJ ke Pemprov DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar pelaksanaan PRJ dipindahkan ke kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Dengan begitu, pelaksanaan PRJ dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena lokasi tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kawasan Kota Tua dinilai Dewan sebagai tempat yang tepat karena sudah sangat populer di kalangan masyarakat dan mudah diakses warga. Sebelumnya, Dewan juga merekomendasikan perlunya dilakukan pemutusan kontrak pengelolaan event PRJ dengan PT Jakarta International Expo (JIExpo).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Prya Ramadhani, yang juga menjadi anggota Komisi D DPRD DKI, mengusulkan agar fungsi dan peranan kawasan Kota Tua semakin ditingkatkan. Selama ini, kawasan tersebut terbatas sebagai lokasi digelarnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan kegiatan bersifat seni lainnya. Ia juga menilai kawasan Kota Tua sangat strategis karena mudah dijangkau warga Jakarta dari lima wilayah kotamadya. Buktinya, di kawasan tersebut telah tersedia sarana transportasi umum yang berbasis bus rapid transit (BRT), yaitu bus transjakarta dan kereta api.

“Kota Tua sudah termasuk salah satu ikon wisata Provinsi DKI Jakarta. Jadi dengan segala fasilitas yang sudah ada, sangat dimungkinkan PRJ dilaksanakan di kawasan tersebut. Mungkin hanya sedikit pembenahan saja untuk mempercantik kawasan itu,” kata Prya di DPRD DKI, Jakarta, Jumat (7/5/2010).

Ia merasa bahwa nuansa pesta rakyat dalam penyelenggaraan event tahunan kota Jakarta pasti akan lebih terasa. Sebab, kawasan ini sudah dikenal sebagai tempat hiburan rakyat Jakarta dari segala golongan kelas ekonomi. Cara menjangkaunya mudah, cukup menggunakan transportasi yang murah dan cepat. Selain itu, masuk ke Kota Tua tidak dipungut bayaran sama sekali. Dengan demikian, rakyat bisa lebih menyatu dalam kegiatan yang juga terkenal dengan sebutan Jakarta Fair ini.

Untuk pelaksanaan PRJ, Prya mengusulkan agar Pemprov DKI tidak perlu lagi bekerja sama dengan pihak swasta. Sebab, selama ini tidak pernah ada kontribusi ke PAD DKI dari pelaksanaan PRJ, padahal keuntungan yang diperoleh sangat besar. Selain itu, bisa meningkatkan pendapatan dari warga di sekitar lokasi yang ingin membuka usaha saat PRJ dan menampung pedagang kerak telor tanpa biaya sewa tinggi.

“Jakarta Fair saat ini bukan lagi milik warga Jakarta dan tidak ada bedanya dengan pameran lainnya yang menawarkan barang dengan harga selangit. Nuansa pesta rakyat di PRJ telah hilang,” tegasnya.