Pemprov DKI Tetap Lanjutkan Reklamasi

Kompas.com - 03/06/2010, 03:29 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Meskipun Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Kementerian Lingkungan Hidup yang mengharuskan penghentian reklamasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melanjutkan proses reklamasi. Proses reklamasi yang dilakukan DKI mengacu pada undang-undang dan peraturan presiden yang lebih tinggi daripada keputusan menteri lingkungan hidup.

”Kami belum mendapatkan salinan keputusan Mahkamah Agung sehingga belum dapat menentukan langkah hukum dan teknis. Namun, proses reklamasi di pantai utara Jakarta didasarkan pada UU Penataan Ruang Nomor 26/2007 dan Peraturan Presiden No 54/2008 tentang penataan ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur sehingga keputusan Menteri Lingkungan Hidup tidak bisa menghentikannya,” kata Ketua Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta Peni Susanti, Rabu (2/6) di Jakarta.

Menurut dia, dasar hukum yang digunakan Menteri LH saat itu berbeda dengan peraturan perundangan yang ada saat ini. Dengan demikian, Kepmen LH No 14/2003 dinilai tak relevan lagi dengan proses reklamasi yang akan dikerjakan saat ini.

Pendapat serupa diungkapkan pengamat tata kota Yayat Supriatna. Menurut dia, reklamasi yang ditolak Menteri LH oleh Kepmen LH No 14/2003 ternyata diizinkan Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2008. Artinya, jika Pemprov DKI menuruti persyaratan yang ada dalam Perpres No 54/2008, reklamasi bisa dilanjutkan. Dua persyaratan utama itu adalah adanya amdal regional yang disetujui pemerintah pusat dan proses reklamasi tidak memperpanjang pantai, tetapi berbentuk pulau terpisah dari daratan.

Konsep reklamasi itu berbeda dengan konsep yang disusun enam perusahaan tahun 2000. Namun, Pemprov DKI sudah menyesuaikan konsep reklamasi yang baru dengan yang dipersyaratkan Perpres No 54/ 2008.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, konsep reklamasi dengan bentuk pulau-pulau terpisah dari daratan Jakarta sudah berulang kali dibahas dan dimatangkan Pemprov DKI dan perusahaan swasta yang akan melaksanakannya. Dengan konsep itu, muara sungai tak akan diperpanjang sehingga tak ada risiko banjir di dalam kota akibat melambatnya aliran air sungai.(ECA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.