PBNU Dukung Pemerintah Sikapi Israel

Jakarta, Kompas - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama turut mendukung Pemerintah Indonesia mendorong komunitas internasional mengambil sikap tegas pada Israel terkait penyergapan pada kapal misi kemanusiaan Mavi Marmara, Senin lalu.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqiel Siradj menjelaskan hal tersebut seusai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/6). Dikatakan Said Aqiel, PBNU juga akan turut mengaktifkan kontak mereka di Timur Tengah dalam upaya membantu Pemerintah Indonesia, khususnya untuk menolong warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan itu yang masih ditahan di Israel.

Said Aqiel juga menegaskan, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel bukanlah konflik antara agama Islam dan agama Yahudi, melainkan murni konflik politik. Palestina memperjuangkan kemerdekaan yang menjadi hak rakyat Palestina. Harapan baru untuk berjalannya kembali perundingan damai Israel-Palestina, dikatakan Said Agiel, sempat tumbuh karena Presiden Amerika Serikat Barack Obama turun memberi peran obyektif.

”Tetapi sekarang berantakan lagi gara-gara penyerangan Israel ini,” ujar Said Aqiel.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya terpenting lainnya adalah mengakhiri konflik di tubuh bangsa Palestina sendiri, khususnya antara Hamas dan Fatah. ”Kalau Palestina sendiri bersatu dan negara-negara Arab sendiri bersatu di belakang Palestina, saya yakin akan membawa hasil yang nyata,” ujarnya.

Mahkamah Internasional

Sehari sebelumnya, Rais Syuriah Pengurus Besar NU HK Hasyim Muzadi juga mengomentari aksi Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza ini, sebagai sebuah perilaku yang di luar sifat manusia wajar.

”Tentu, tindakan Israel itu merupakan pelanggaran HAM yang harus diseret ke Mahkamah Internasional,” katanya.

Di samping itu, kata Hasyim Muzadi, serangan Israel itu merupakan peringatan yang kesekian kalinya bagi bangsa Palestina untuk bersatu.

”Tidak akan ada kemerdekaan tanpa persatuan karena yang ditakuti penjajah adalah persatuan,” ungkap Hasyim Muzadi, yang juga menjadi Sekretaris Jenderal Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (ICIS). Lembaga ICIS ini sudah dua kali mengingatkan sejumlah ulama Fatah dan Hamas agar bersatu. Namun, persatuan kedua kelompok di Palestina ini belum juga terwujud.

Negara-negara Islam di sekitar Palestina yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, lanjut Hasyim Muzadi, perlu berpikir ulang dengan hubungan yang telah dijalin. Itikad baik negara-negara Islam yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel telah disalahgunakan oleh Israel.

Keputusan Mesir menutup terowongan Gaza ke Rafah merupakan bukti kehancuran rasa persatuan di antara negara-negara Islam sendiri. Buruknya persatuan di antara negara-negara Islam dan Arab, kata Hasyim, justru membuat Palestina semakin terpuruk. (DAY/mzw)