Penanganan Banjir dengan BKT Dipuji

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam melakukan pengendalian banjir dan penataan sungai-sungai di ibu kota mendapat pujian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi. Pujian tersebut dilontarkan Mendagri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-483 Kota Jakarta, Selasa (22/6).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, menurut Gamawan Fauzi, Kota Jakarta semakin indah, cantik, dan tertata rapi setelah Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan permasalahan kota terkait banjir dan penataan beberapa alur sungai.

“Beberapa waktu lalu Jakarta selalu didera persoalan banjir sangat serius. Namun, saya melihat beberapa waktu tahun terakhir ini, Jakarta semakin cantik dengan diselesaikannya masalah-masalah terkait banjir oleh Pemprov DKI. Saya juga menyaksikan Jakarta semakin indah terutama setelah beberapa alur sungai dilakukan penataan oleh Pemprov DKI,” ujar Gamawan Fauzi.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengungkapkan, dirinya telah melihat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengendalian banjir di Jakarta, mulai dari menurunnya volume air yang menggenangi jalan-jalan ibu kota hingga titik-titik rawan banjir pun mulai berkurang. Hal itu dikarenakan komitmen kuat Pemprov DKI untuk menata melalui pengerukan dan penghijauan baik terhadap sungai besar maupun kecil yang melintas di Jakarta.

“Sungai yang ditata rapi dan dinormalisasikan bukan hanya mampu menyelesaikan persoalan banjir yang sudah makin baik keadaannya, tetapi juga memperindah kota ini. Saya menegaskan Jakarta semakin indah dan cantik,” kata Gamawan.

Dia juga memberikan apresiasi atas pengerjaan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang saat ini telah tembus laut. Selain itu, ruang-ruang kosong di pinggir BKT pun kini, sudah mulai ditanami pohon-pohon. “BKT bisa menjadi teras rumah kita yang asri,” tambahnya.

Gamawan menuturkan, dengan luas wilayah 740,20 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 9,6 juta jiwa, Jakarta memiliki tiga persoalan besar dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik. Ketiga masalah itu yakni transportasi, penyediaan ruang publik, dan pengendalian banjir.

Selama ini, Pemprov DKI telah menyediakan pelayanan busway dan telah dirasakan manfaatnya bagi warga Jakarta. Namun, Gamawan menilai, penyediaan pelayanan busway belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan transportasi.

Untuk mendukung aspek kenyamanan dan ketepatan waktu, Pemprov DKI harus segera menuntaskan pembangunan monorel, membangun subway, dan menambah jalan layang. Hal itu diperlukan agar dapat mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta. “Jika dihitung setiap hari kendaraan bermotor bertambah 100 ribu unit. Karena itu, Jakarta butuh penambahan jalan sepanjang 2,5 kilometer per hari. Sayangnya, hal itu sepertinya sangat tidak mungkin dilakukan Kota Jakarta,” bebernya.

Begitu juga dalam upaya mewujudkan kota Jakarta yang ramah lingkungan. Perlu dilakukan penataan bangunan pendukung fasilitas umum seperti, bantaran sungai dan ruang-ruang di bawah atau sekitar jembatan, jalan layang, dan pinggiran rel. Selanjutnya, perlu upaya persuasif dari Pemprov DKI kepada masyarakatnya dalam mengubah pola pikir warga untuk menjadikan sungai sebagai beranda depan. Dengan begitu, sungai dan bantarannya dapat menjadi bersih dan terpelihara. “Disiplin warga sangat penting untuk mewujudkan sungai yang bersih. Semua permasalahan di Kota Jakarta tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI, melainkan harus didukung oleh semua pihak,” tandas Gamawan.

Gubernur DKI Jakrta, Fauzi Bowo, mengatakan tujuan utama kerja Pemprov DKI Jakarta yakni, membuat Kota Jakarta aman dan nyaman bagi warganya. Salah satu program unggulan yang turut memperbaiki mutu hidup warga Jakarta adalah, penanggulangan banjir. Meski dengan kondisi alam yang dimilikinya, Kota Jakarta sangat tidak mungkin terbebaskan dari banjir. “Jakarta tidak mungkin dibebaskan sepenuhnya dari banjir, karena kondisi alam kota Jakarta sekitar 40 persen wilayahnya berada di bawah permukaan air laut pasang,” kata Fauzi Bowo.

Selain itu, Jakarta juga dilintasi 13 sungai besar yang semuanya bermuara di teluk atau pantai utara Kota Jakarta. Melihat kondisi tersebut, target penanggulangan banjir tidak difokuskan untuk menghilangkan banjir, melainkan difokuskan pada dua aspek yaitu mengurangi luapan dan genangan banjir.

Karena itu, mulai tahun ini dan dua tahun ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan penanggulangan banjir dengan melakukan pengerukan sungai dan saluran, baik saluran utama, primer, sekunder, hingga ke saluran makro. “Mudah-mudahan ini akan mengurangi tekanan banjir di ibu kota Jakarta,” harapnya.

Terkait dengan transportasi yang bertujuan mengurangi kemacetan di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah membangun transportasi dengan sistem Pola Transportasi Makro (PTM) sebagai grand design pembangunan transportasi Jakarta, meliputi busway, subway dan monorel. “Titik berat program ini yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas layanan transportasi massal yang aman, nyaman, cepat dengan biaya terjangkau,” ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan kebijakan yang berdasarkan pro job, pro poor, dan pro growth. Terbukti, tahun ini telah tercipta lapangan kerja baru dan penurunan pengangguran menjadi 11,32 persen dari 12,15 persen di tahun lalu. Juga telah dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan aminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK-Gakin).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, mengatakan, Kota Jakarta merupakan kota yang heterogen dan membutukan dukungan semua pihak, etnis, suku bangsa, dan berbagai elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk turut aktif mewujudkan Jakarta yang nyaman dan sejahtera.

“Jakarta memiliki posisi strategis sehingga suasana kondusif harus terus diupayakan. Bukan saja bagi kepentingan ekonomi, tetapi juga mencaja citra di mata internasional,” kata Ferrial. Karena itu pembangunan yang dilakukan harus mengakomodir dan mempresentasikan kepentingan lokal, nasional serta internasional.

Untuk mencapai semua itu, Ferrial mengungkapkan, dewan mencatat 9 program yang masih membutuhkan penyempurnaan. Diantaranya penerapan kaidah good governance dalam penerapan e-procurement, reformasi birokrasi, pengendalian banjir, transportasi, pendidikan, kesehatan, penataan RTH, lingkungan hidup, dan antisipasi perubahan iklim.