Masukkan Gaji PNS dalam Belanja Negara

Bantul, Kompas - Komponen gaji pegawai negeri sipil sebaiknya tidak masuk APBD, tetapi masuk komponen belanja negara. Dengan masuk APBD, gaji pegawai menyedot sekitar 60 persen anggaran. Nilai anggaran hanya bersifat semu dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bantul Riyantono mengatakan, dengan ditariknya gaji PNS ke belanja negara, sifat APBD menjadi riil. "Selama ini, APBD daerah mengandalkan dari dana alokasi umum, yang besarnya tiap tahun berubah. Padahal, besarnya gaji PNS selalu tetap bahkan cenderung naik," kata Riyantoro, Kamis (24/6).

Selain menyedot anggaran daerah, kenaikan gaji PNS yang diumumkan tiba-tiba membuat daerah kewalahan. Kenaikan gaji 5 persen tahun 2010 membuat APBD Bantul defisit Rp 48 miliar. Kenaikan gaji ini membuat porsi belanja pegawai naik Rp 24 miliar.

Menurutnya, besarnya dana alokasi umum (DAU) yang menjadi andalan APBD cenderung turun tiap tahun karena dibagi dengan kabupaten-kabupaten baru. "Selama ini nilai DAU baru sekitar 26 persen dari penerimaan dalam negeri. Kami berharap bisa dinaikkan menjadi 30 persen dari penerimaan dalam negeri," paparnya.

Tahun 2010, APBD Bantul Rp 915 miliar dan lebih dari separuhnya, yaitu Rp 557 miliar, habis untuk belanja pegawai.

Tolak aspirasi

Secara terpisah, anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan, APBD daerah harus didorong agar memberikan porsi untuk kesejahteraan rakyat lebih besar. "Sayangnya, dari pantauan kami, sekitar 60-80 persen APBD daerah masih digunakan untuk belanja pegawai," katanya.

DPD bertekad memperjuangkan agar besarnya DAU terus meningkat. Peningkatan itu sangat penting untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Makanya kami tidak setuju dengan pemberian dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar. DPD melihat dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah masih sangat besar," katanya.

Hemas menambahkan, dengan target pertumbuhan ekonomi sekitar 6,2- 6,4 persen tahun 2011, pemerintah seharusnya banyak mengalokasikan uang negara untuk sektor riil. (ENY)