Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Akan Ketemu Kapolri

Kompas.com - 29/06/2010, 19:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan meminta keterangan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri terkait aksi anggota Front Pembela Islam di sejumlah daerah yang dinilai kerap bertentangan dengan HAM.

"Kita akan meminta penjelasan Kapolri," ucap Wakil Ketua Komnas HAM, Rida Saleh, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/6/2010), ketika ditanya mengenai laporan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjibtaning ke Komnas HAM kemarin.

Rida menilai kepolisian tidak melakukan tindakan tegas terkait aksi-aksi FPI di sejumlah daerah. Terakhir, FPI beraksi membubarkan pertemuan sosialisasi kesehatan gratis yang digelar Komisi IX di Kel. Pakis, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, pekan lalu. "Terkesan ada pembiaran," tegas dia.

Komnas HAM akan temui Kapolri atau akan memanggil Kapolri? "Nanti akan dibicarakan. Biasanya kami panggil," jawab dia.

Dijelaskan Rida, pihaknya akan melakukan rapat paripurna pada 6 Juli untuk membicarakan aksi FPI. Salah satu agenda rapat yakni membentuk tim untuk mengusut laporan Ribka. Apakah Kepala Polres Banyuwangi akan diminta keterangan? "Nanti kalau tim sudah kebentuk pasti akan dimintai keterangan," jawab dia.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Edward Aritonang, mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke Banyuwangi untuk mengusut kasus FPI bersama organisasi masyarakat lain. Menurut dia, pihaknya akan menangkap orang-orang yang terlibat dalam pembubaran di salah satu restoran itu.

Tim yang dikirim, kata Edward, juga akan menelidiki dugaan kelalaian pengamanan oleh jajaran di tingkat Polres. "Ini yang sedang diselidiki apakah ada pembiaran atau karena situasinya di luar perhitungan Kapolres," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com