Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Kumpulkan Kasus Kekerasan FPI

Kompas.com - 13/07/2010, 09:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedang mengumpulkan berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Langkah itu untuk menyikapi peristiwa pembubaran sosialisasi gratis yang dilakukan oleh Komisi IX DPR di Banyuwangi, Jawa Timur, oleh beberapa organisasi massa, salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

"Kami lagi kumpulkan kasus-kasus serupa yang dilaporkan ke Komnas HAM dari tahun 2008, salah satunya (kasus) FPI," ucap Wakil Ketua Komnas HAM Rida Saleh saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/7/2010).

Rida mengatakan, setelah seluruh kasus terkumpul, pihaknya akan mengkaji untuk mengambil langkah selanjutnya. Beberapa langkah yang akan dilakukan Komnas HAM adalah memanggil Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri serta menemui Komisi III DPR untuk membicarakan berbagai kasus kekerasan.

"Untuk mencari penyelesaian sistematis apa yang dibutuhkan dari kejadian-kejadian itu," kata dia.

Apakah salah satu penyelesaiannya dengan memberi rekomendasi pembubaran ormas? "Enggak. Kita tidak ke sana pembicaraannya. Komnas HAM tidak pada konteks itu. Kita lebih bicara konteks kenapa hal ini terjadi, kenapa ketidaksigapan Polri, apa motif dari tindakan-tindakan kekerasan itu," tutur Rida.

Seperti diberitakan, sosialisasi di Banyuwangi yang dilakukan oleh Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Pitaloka dibubarkan orang-orang berseragam FPI. Selain FPI Banyuwangi, pembubaran dilakukan oleh Forum Umat Beragama dan LSM Gerak. Ketiga ormas mengklaim acara itu adalah pertemuan para eks aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan menurut Polri pertemuan itu tidak memiliki izin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com