Penjabat Wali Kota Tangsel Diganti

TANGERANG, KOMPAS.com - Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah, Minggu (18/7/2010), melantik mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaaan Propinsi Banten, Etiek Suharta, sebagai Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Etiek menggantikan HM Shaleh yang telah memegang jabatan tersebut sejak Januari 2009 lalu.

Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Kota Tangsel Ahadi membenarkan penggantian itu. Menurut Ahadi, pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Minggu.

Menurut Ahadi, pergantian tersebut karena Menteri Dalam Negeri tidak lagi memperpanjang masa jabatan Shaleh. "Sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangsel, masa jabatan penjabat wali kota hanya dilakukan selama sekali dengan periode satu tahun," kata Ahadi, Minggu sore.

Akan tetapi, selama ini sudah terjadi dua kali perpanjangan masa jabatan Shaleh dengan periode enam bulan per masa perpanjangan. Masa jabatan Shaleh seharusmya habis hingga 24 Januari 2010. Selanjutnya, Gubernur Banten mengeluarkan kebijakan memperpanjang masa jabatan Shaleh selama enam bulan hingga 18 Juli 2010.

"Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi Banten, maka Etiek Suharta resmi dilantik menjadi penjabat wali kota Tangsel hingga 24 Januari 2011 mendatang sampai pelantikan kepala daerah berdasarkan hasil Pemilukada November 2010 mendatang," jelas Ahadi.

Selain pergantian penjabat wali kota, lanjut Ahadi, jabatan untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel yang sebelumnya dijabat Nanang Komara digantikan oleh Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Tangsel Dudung Diredja. Nanang sendiri telah memasuki masa pensiun.

Kota Tangsel merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Kota Tangsel resmi berdiri menjadi wilayah otonom. Meskipun undang-undang tersebut keluar pada tahun 2008, akan tetapi pelantikan penjabat wali kota Tangsel sendiri baru terjadi pada Januari 2009 dengan dipilihnya Shaleh oleh Gubernur Banten.

Selama kepemimpinannya, Shaleh banyak mendapat sorotan publik. Selain sebagai penjabat wali kota, Shaleh juga memegang jabatan sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan PU Provinsi Banten.

Selain itu, Shaleh banyak dikritik karena sejak Kota Tangsel berdiri sendiri, sampah menjadi masalah yang paling krusial dan tak terselesaikan. Pencabutan armada dan pelarangan membuang sampah di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan sampah Tangsel tak terurus. Kota Tangsel menjadi kotor karena sampah menumpuk berminggu hingga berbulan-bulan di sejumlah pasar dan jalan protokol.