KTP Elektronik Mulai Berlaku 2011

Kompas.com - 06/08/2010, 18:18 WIB
Editor

SURABAYA,KOMPAS - Pertengahan tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pemberlakuan kartu tanda penduduk elektronik di 15 kabupaten/kota. Untuk menyiapkan hal itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jatim akan menyelesaikan pemutakhiran data kependudukan pada bulan November 2009 ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim Hary Soegiri mengatakan, secara bertahap Pemprov Jatim akan mulai memberlakukan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik sebagai pengganti KTP lama. "Upaya ini kami lakukan untuk mencegah munculnya KTP ganda atau KTP palsu. Pembuatan KTP elektronik kami lakukan secara bertahap dengan tahap pertama di 15 kabupaten/kota," ucapnya, Kamis (5/8) di Surabaya.

Sebelum KTP elektronik terbentuk, Disnakertransduk Jatim akan melakukan pemutakhiran data penduduk. Setiap penduduk akan didata dan memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Bersumber dari NIK inilah KTP elektronik dibuat.

Kini, Disnakertransduk Jatim sedang melakukan pemutakhiran data kependudukan di 15 kabupaten/kota meliputi Jember, Nganjuk, Ngawi, Gresik, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun. Sementara itu, pemutakhiran data di 23 kabupaten/kota lainnya akan dilakukan tahun depan dengan pembuatan KTP elektronik tahun 2012.

Khusus untuk pemutakhiran data kependudukan dan pembuatan KTP elektronik di 38 kabupaten/kota seluruh Jatim, Pemprov Jatim mendapatkan alokasi anggaran dari APBN Perubahan 2010 sebesar Rp 44 miliar. Saat ini proses pemutakhiran data kependudukan dan penyusunan KTP elektronik juga dilakukan di tujuh provinsi lain.

Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Budiman menambahkan, tahun 2012 seluruh penduduk Indonesia diharuskan memiliki KTP elektronik. Data diri masing-masing penduduk harus tercatat secara elektronik.

Dipertanyakan

Pencatatan data kependudukan secara elektronik di Indonesia mendesak setelah munculnya sejumlah kesalahan pendataan daftar pemilih tetap (DPT) baik dalam pemilihan umum presiden, legislatif, maupun kepala daerah.

Pemerintah secara khusus mengatur pemutakhiran data kependudukan dan pembentukan KTP elektronik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010.

Sebelumnya, pertanyaan tentang kepastian penduduk Jatim sempat disampaikan Farksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kepada Gubernur Jatim Soekarwo pekan lalu. Anggota Fraksi PDI-P, Moch Sochib, menanyakan kesimpangsiuran jumlah penduduk Jatim.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban hingga Laporan Pertanggungjawaban Pemprov Jatim disebutkan angka kemiskinan Jawa Timur berkisar 9 juta atau sekitar 16,69 persen. Artinya, persentase itu mengasumsikan jumlah penduduk Jatim sebanyak 54 juta jiwa.

Padahal, hasil sensus penduduk Jatim yang dilakukan BPS Jatim menunjukkan jumlah penduduk Jatim hanya 39 juta jiwa. "Sejak penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ), Pemprov mengabaikan sama sekali," kata Sochib.

Namun, Soekarwo kemudian menyanggah jika jumlah penduduk Jatim mencapai 54 juta. Menurut dia, berdasarkan data BPS maret 2009 lalu, jumlah penduduk Jatim mencapai 37.286.246 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.022.590 jiwa. "Bulan Juli ini jumlah penduduk miskin Jatim turun 4.93.290 jiwa menjadi 5.529.300 jiwa," ucapnya. (ABK)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Megapolitan
Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Megapolitan
Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

Megapolitan
Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Megapolitan
Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Megapolitan
Polisi Tangkap Kelompok Pencopet Ponsel Saat Konser Musik

Polisi Tangkap Kelompok Pencopet Ponsel Saat Konser Musik

Megapolitan
LPSK Beri Perlindungan Remaja yang Diperkosa Ayah Tiri di Tangsel

LPSK Beri Perlindungan Remaja yang Diperkosa Ayah Tiri di Tangsel

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Sepeda yang Melintas di Badan Jalan Tidak Kena Sanksi

Pemprov DKI Sebut Sepeda yang Melintas di Badan Jalan Tidak Kena Sanksi

Megapolitan
Setelah Uji Publik, LRT Jakarta Targetkan 7.000 Penumpang per Hari

Setelah Uji Publik, LRT Jakarta Targetkan 7.000 Penumpang per Hari

Megapolitan
Jakarta International Stadium Akan Dilengkapi Fasilitas Bungee Jumping

Jakarta International Stadium Akan Dilengkapi Fasilitas Bungee Jumping

Megapolitan
Tersangka Penyiraman Air Keras Racik Larutan Soda Api Sambil Ngopi di Samping Polsek

Tersangka Penyiraman Air Keras Racik Larutan Soda Api Sambil Ngopi di Samping Polsek

Megapolitan
Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Akan Dipecat karena Konsumsi Narkoba

Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Akan Dipecat karena Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Tahun Depan, KRL Ditargetkan Hanya Terjadi 50 Kali Gangguan

Tahun Depan, KRL Ditargetkan Hanya Terjadi 50 Kali Gangguan

Megapolitan
Bocah Berkebutuhan Khusus Tewas Terbakar karena Dipasung, F-PSI: Dinsos Semestinya Tak Lepas Tangan

Bocah Berkebutuhan Khusus Tewas Terbakar karena Dipasung, F-PSI: Dinsos Semestinya Tak Lepas Tangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X