Tidak Gampang Dapat KTP DKI

Kompas.com - 24/08/2010, 21:01 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, saat ini penduduk Jakarta mencapai 9,58 juta. Padahal sebelum sensus penduduk 2010 dilakukan, penduduk ibu kota hanya tercatat sebanyak 9,2 juta orang. Artinya, ada peningkatan sebesar 380 ribu jiwa di tahun ini. Sedangkan, jumlah penduduk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai 26,6 juta. Jumlah penduduk Jabodetabek tersebut setara dengan jumlah penduduk di empat negara yakni, Australia 20,8 juta jiwa, Singapura 4,4 juta jiwa, Timor Leste 1,1 juta jiwa dan Brunei Darussalam 0,39 juta jiwa.

Untuk mengantisipasi ledakan penduduk di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memperketat persyaratan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), khususnya bagi warga yang daerah lain yang ingin pindah ke Jakarta. Persyaratan yang wajib dibawa yaitu KTP asli daerah asal, surat pindah dari pemerintah daerah asal dan kartu keluarga (KK). Jika ketiga syarat itu tidak terpenuhi, jangan harap KTP DKI dapat diperoleh.

Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, Margani Mustar, mengatakan Pemprov DKI memiliki beberapa program untuk mengatasi pertumbuhan penduduk. Diantaranya program administrasi, pengawasan, keluarga berencana (KB) dan transmigrasi.

Untuk program pengawasan, Margani menerangkan Pemprov DKI melakukannya melalui operasi yustisi kependudukan (OYK) yang saat ini sedang gencar dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta. Sedangkan program administrasi dilakukan melalui pengetatan persyaratan pembuatan KTP DKI. “Syaratnya dibuat seketat mungkin, agar tidak sembarangan orang luar daerah bisa buat KTP di DKI,” tegasnya.

Kendati demikian, Pemprov DKI tidak bisa melarang orang-orang yang ingin membuat KTP DKI. Artinya, tidak boleh dilakukan pembatasan pembuatan KTP bagi warga luar daerah yang mau pindah ke Jakarta. Sebab, kota Jakarta merupakan daerah yang terbuka bagi setiap orang yang ingin datang ke Jakarta.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Franky Mangatas Panjaitan, mengatakan salah satu upaya untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yaitu dengan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Upaya yang dilakukan yakni operasi yustisi kependudukan dan memperketat kedatangan penduduk dari luar DKI. “Kami secara periodik melakukan operasi yustisi kependudukan untuk merazia warga ilegal. Harapannya, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota semakin terpantau dengan baik,” katanya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Megapolitan
Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Megapolitan
Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Megapolitan
Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Megapolitan
DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

BrandzView
Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X