Tidak Gampang Dapat KTP DKI

Kompas.com - 24/08/2010, 21:01 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, saat ini penduduk Jakarta mencapai 9,58 juta. Padahal sebelum sensus penduduk 2010 dilakukan, penduduk ibu kota hanya tercatat sebanyak 9,2 juta orang. Artinya, ada peningkatan sebesar 380 ribu jiwa di tahun ini. Sedangkan, jumlah penduduk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai 26,6 juta. Jumlah penduduk Jabodetabek tersebut setara dengan jumlah penduduk di empat negara yakni, Australia 20,8 juta jiwa, Singapura 4,4 juta jiwa, Timor Leste 1,1 juta jiwa dan Brunei Darussalam 0,39 juta jiwa.

Untuk mengantisipasi ledakan penduduk di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memperketat persyaratan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), khususnya bagi warga yang daerah lain yang ingin pindah ke Jakarta. Persyaratan yang wajib dibawa yaitu KTP asli daerah asal, surat pindah dari pemerintah daerah asal dan kartu keluarga (KK). Jika ketiga syarat itu tidak terpenuhi, jangan harap KTP DKI dapat diperoleh.

Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, Margani Mustar, mengatakan Pemprov DKI memiliki beberapa program untuk mengatasi pertumbuhan penduduk. Diantaranya program administrasi, pengawasan, keluarga berencana (KB) dan transmigrasi.

Untuk program pengawasan, Margani menerangkan Pemprov DKI melakukannya melalui operasi yustisi kependudukan (OYK) yang saat ini sedang gencar dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta. Sedangkan program administrasi dilakukan melalui pengetatan persyaratan pembuatan KTP DKI. “Syaratnya dibuat seketat mungkin, agar tidak sembarangan orang luar daerah bisa buat KTP di DKI,” tegasnya.

Kendati demikian, Pemprov DKI tidak bisa melarang orang-orang yang ingin membuat KTP DKI. Artinya, tidak boleh dilakukan pembatasan pembuatan KTP bagi warga luar daerah yang mau pindah ke Jakarta. Sebab, kota Jakarta merupakan daerah yang terbuka bagi setiap orang yang ingin datang ke Jakarta.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Franky Mangatas Panjaitan, mengatakan salah satu upaya untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yaitu dengan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Upaya yang dilakukan yakni operasi yustisi kependudukan dan memperketat kedatangan penduduk dari luar DKI. “Kami secara periodik melakukan operasi yustisi kependudukan untuk merazia warga ilegal. Harapannya, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota semakin terpantau dengan baik,” katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Megapolitan
[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Megapolitan
Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Megapolitan
Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Megapolitan
Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Megapolitan
Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Megapolitan
Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Megapolitan
Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X