Opsi Pemerintah Baru Akan Kami Bahas

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa Hukum HKBP Pondok Timur Bekasi, Saor Siagian, membantah bahwa jemaat HKBP Ciketing menolak opsi yang diberikan pemerintah. Ia bersama para jemaat bahkan mengaku belum menerima opsi tersebut hingga hari ini, Jumat (17/9/2010).

"Kami belum ambil sikap apakah menerima atau menolak opsi pemerintah. Siapa yang bilang kita menolak? Kami baru terima opsi pemerintah tadi," ujarnya, Jumat (17/9/2010), saat dihubungi Kompas.com seusai melakukan pertemuan di Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas solusi persoalan tempat ibadah jemaat HKBP Pondok Timur Bekasi.

Lebih lanjut, Saor memaparkan, solusi dari pemerintah terkait tempat ibadah baru akan dibahas oleh jemaat HKBP pada pukul 19.00 WIB. "Jadi, setelah itu kita akan berikan kepastian. Tadi pemerintah minta jam 3 sudah ada, tapi tidak bisa karena ini kan mewakili 1.500 jemaat, harus didiskusikan dulu," ungkapnya.

Adapun, dalam pertemuan tadi, pemerintah menawarkan dua lahan sebagai pengganti lahan di Ciketing. Lahan pertama seluas 2.500 meter persegi terletak di daerah PN Timah, sedangkan lahan kedua seluas 1.900 meter persegi di Perumahan Estrada.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Boy Rafli Amar sempat mengatakan kepada media, pihak pemerintah daerah sebenarnya sudah berusaha memberikan opsi tempat ibadah, salah satunya di bekas gedung pemerintah. Akan tetapi, jemaat HKBP lebih memilih beribadah di lokasi lahan kosong, Desa Ciketing, Bekasi Timur, meski mendapat penolakan warga sekitar.