Penurunan Tanah di Jakarta Utara

”Lindungi tanah dengan cara segera menghentikan eksploitasi air tanah, terutama di wilayah Jakarta bagian utara,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan daerah yang membatasi penyedotan air tanah dalam. Penyedot air tanah dalam wajib membayar sangat mahal. Namun, aturan baru itu belum efektif karena lemahnya pengawasan.

Dipertanyakan

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mempertanyakan kualitas badan Jalan RE Martadinata yang dibangun rekanan Kementerian PU itu.

Menurut dia, faktor abrasi air dan penurunan permukaan tanah adalah kondisi-kondisi yang dapat diperhitungkan dan diantisipasi sehingga alasan jalan yang baru selesai dibangun dua bulan lalu itu ambles tidak dapat diterima begitu saja.

Apalagi, tidak terlihat adanya ikatan besi yang menjadi tulang dari jalan beton. Padahal, di setiap bangunan beton yang patah akan terlihat susunan besi yang menjadi pengikat struktur beton secara keseluruhan.

”Jangan menyalahkan alam atas amblesnya jalan itu. Saya menduga, faktor kelalaian dalam desain atau proses pembangunan merupakan penyebab amblesnya Jalan RE Martadinata. Paling tidak, ada kelalaian dalam mengantisipasi risiko,” kata Sanusi yang pernah berprofesi sebagai kontraktor.

Sanusi meminta Kementerian PU mengevaluasi semua infrastruktur yang dibangun di Jakarta agar jangan mengalami kerusakan serupa.

Dalam seminggu terakhir, ada tiga infrastruktur yang dibangun Kementerian PU rusak parah. Ketiganya adalah jebolnya tanggul sementara Kali Pesanggrahan di Bintaro, amblesnya Jalan RE Martadinata, dan amblesnya turap (sheet pile) di Kanal Banjir Barat.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, kerusakan infrastruktur di Ibu Kota akan mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Gangguan itu tidak hanya berdampak di Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia karena Jakarta adalah pusat pemerintahan.

”Sebagai gambaran, 70 persen perputaran uang di Indonesia berlangsung di Jakarta. Jika jalan-jalan utama rusak dan ekonomi di Jakarta terganggu, pengaruhnya akan dirasakan ke wilayah-wilayah lain,” kata Nurdin.

Nurdin meminta Kementerian PU meningkatkan standar kualitas infrastruktur yang dibangun di DKI Jakarta. Pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga wajib ditingkatkan demi mencegah kerusakan dan menghindari kejadian lebih parah. (ECA/NAW)