Foke: Saya Bukan Ahli Segalanya

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pernah menegaskan bahwa dialah ahli dalam menangani banjir dan kemacetan di Jakarta.

Setelah tiga tahun kepemerintahannya, Fauzi Bowo menyatakan bahwa tidak semua hal menjadi keahliannya. Banjir dan macet seolah menjadi masalah rutin bagi warga Jakarta. Tidak hanya itu, Jakarta juga sedang berhadapan dengan masalah lingkungan, antara lain penurunan tanah dan terbatasnya sumber air bersih.

Staf pengajar Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, air tanah yang digunakan warga Jakarta sebetulnya berasal dari air tanah purba karena cadangan air tanah di Ibu Kota sudah menipis.

Sementara itu, Fauzi Bowo mengakui, air tidak hanya menyebabkan masalah banjir dan rob di Jakarta. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Jakarta juga menghadapi permasalahan air baku karena kuantitas dan mutu air terus menurun sehingga tidak layak minum. Selain itu, tak ada jaminan tentang keamanan pasokan air bersih ini.

Dalam hal ini, peraih gelar doktor-ingenieur dari Fachbereich Architektur/Raum Und Umweltplanung-Baungenieurwesen Universitat Kaiserlautern Republik Federasi Jerman pada tahun 2000 tersebut memerlukan masukan dari para ahli sumber daya air.

Untuk itu, Fauzi Bowo secara khusus membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang bertugas memberi masukan kepadanya dalam hal pengelolaan sumber daya air bersih. "Yang menjadi agenda utama dewan ini, pertama, bagaimana mencegah land subsidence, kualitas sumber daya air minum di Jakarta yang belum memadai, sumber air baku, dan air permukaan yang lewat di Jakarta. Banjir itu juga menjadi bagian pekerjaan rumah untuk Dewan," kata Fauzi Bowo seusai mengukuhkan 31 anggota Dewan SDA DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Selasa (13/10/2010) siang.

"Ini contoh bukti komitmen, tapi saya bukan ahli segalanya. Yang (saya) bukan ahlinya, saya selalu cari ahli terbaik untuk duduk di Dewan," tambah Foke, panggilan akrab pria keturunan Malang-Betawi tersebut.

Terkait upaya pencegahan penurunan tanah yang lebih parah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menutup sumur-sumur air tanah dalam di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Jakarta Timur.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menertibkan 75 sumur air tanah dalam ilegal dan masih akan menertibkan 238 sumur lain di kawasan tersebut. Hal ini merupakan salah satu langkah dari Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan program zero deepweel di Jakarta.