Bima Arya: DPR Bisa Manfaatkan PPI

Kompas.com - 25/10/2010, 12:12 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, terjadi penolakan besar-besaran terhadap rencana sejumlah komisi dan alat kelengkapan DPR RI ke luar negeri untuk melakukan studi banding.

Sebut saja Komisi X yang hendak belajar pramuka di Afrika Selatan, Komisi VIII yang memilih Amerika Serikat untuk mempelajari berbagai hal terkait toleransi dan kesejahteraan. Selain itu, dalam waktu dekat, Komisi XI juga akan mengunjungi 4 negara, yaitu Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, dalam rangka menyelesaikan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, BK DPR belajar etika ke Yunani.

Namun demikian, anggota DPR bersikeras berangkat dengan alasan studi banding tersebut krusial dalam proses legislasi di Parlemen. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengatakan, DPR sebenarnya dapat bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Indonesia yang tersebar di 45 negara. PPI ada antara lain di Australia, Austria, Amerika, Afrika Selatan, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Hongaria, Inggris. Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Libanon, Libya, Malaysia, Maroko, Mesir, Kanada, New Zealand, Norwegia, Pakistan, Prancis, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, dan lainnya.

"PPI dapat menekan biaya studi banding pejabat maupun anggota dewan dengan melakukan kerja sama yang dilembagakan antara PPI dengan parlemen ataupun partai politik secara langsung", ujar Bima, yang juga mantan Presiden PPI Australia 2003-2004, kepada Kompas.com melalui surat elektronik, Minggu (24/10/2010).

Bima mengatakan, PPI saat ini memiliki banyak pelajar di tingkat doktoral yang mampu memberikan masukan dan pandangan kritis bagi proses legislasi dan program pembangunan di Tanah Air, sesuai keahlian dan perspektif beragam sesuai negara tempat mereka menuntut ilmu.

"PPI dapat menjadi training ground atau kawah candradimuka bagi para cendekiawan Indonesia yang harus siap terjun dalam bidang perjuangan atau kepakaran mereka masing-masing. Potensi PPI di seluruh dunia sebetulnya sungguh luar biasa. Hanya saja, perlu pemikiran lebih serius agar sinergi dan penguatan sinergi dan kerja sama dengan para cedekiawan anak negeri berpotensi tersebut dapat dioptimalkan kontribusinya," katanya.

"Sungguh ironis, bila justru sekian banyak kaum cendekia kita tersebut bahkan lebih sering dimanfaatkan dan digali keahliannya oleh lembaga-lembaga tertentu, universitas maupun oleh pihak negera tempat mereka menuntut ilmu, dibanding oleh bangsa mereka sendiri," kata Bima lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Bima juga mendorong PPI untuk lebih berperan aktif untuk berkontribusi bagi Indonesia. "Setidaknya PPI seluruh dunia dapat memainkan beberapa fungsi utama. Pertama, para intelektual yang sedang menuntut ilmu di luar negeri harus berperan dalam pengawasan (watchdog) program pemerintah maupun kinerja legislatif," ungkapnya.

"Selain itu, PPI di seluruh dunia dapat dimobilisasi dengan optimal untuk dapat memberikan masukan, data dan pandangan konstruktif bagi lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif," ujar Bima Arya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.