JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, terjadi penolakan besar-besaran terhadap rencana sejumlah komisi dan alat kelengkapan DPR RI ke luar negeri untuk melakukan studi banding.
Sebut saja Komisi X yang hendak belajar pramuka di Afrika Selatan, Komisi VIII yang memilih Amerika Serikat untuk mempelajari berbagai hal terkait toleransi dan kesejahteraan. Selain itu, dalam waktu dekat, Komisi XI juga akan mengunjungi 4 negara, yaitu Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, dalam rangka menyelesaikan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, BK DPR belajar etika ke Yunani.
Namun demikian, anggota DPR bersikeras berangkat dengan alasan studi banding tersebut krusial dalam proses legislasi di Parlemen. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengatakan, DPR sebenarnya dapat bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Indonesia yang tersebar di 45 negara. PPI ada antara lain di Australia, Austria, Amerika, Afrika Selatan, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Hongaria, Inggris. Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Libanon, Libya, Malaysia, Maroko, Mesir, Kanada, New Zealand, Norwegia, Pakistan, Prancis, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, dan lainnya.
"PPI dapat menekan biaya studi banding pejabat maupun anggota dewan dengan melakukan kerja sama yang dilembagakan antara PPI dengan parlemen ataupun partai politik secara langsung", ujar Bima, yang juga mantan Presiden PPI Australia 2003-2004, kepada Kompas.com melalui surat elektronik, Minggu (24/10/2010).
Bima mengatakan, PPI saat ini memiliki banyak pelajar di tingkat doktoral yang mampu memberikan masukan dan pandangan kritis bagi proses legislasi dan program pembangunan di Tanah Air, sesuai keahlian dan perspektif beragam sesuai negara tempat mereka menuntut ilmu.
"PPI dapat menjadi training ground atau kawah candradimuka bagi para cendekiawan Indonesia yang harus siap terjun dalam bidang perjuangan atau kepakaran mereka masing-masing. Potensi PPI di seluruh dunia sebetulnya sungguh luar biasa. Hanya saja, perlu pemikiran lebih serius agar sinergi dan penguatan sinergi dan kerja sama dengan para cedekiawan anak negeri berpotensi tersebut dapat dioptimalkan kontribusinya," katanya.
"Sungguh ironis, bila justru sekian banyak kaum cendekia kita tersebut bahkan lebih sering dimanfaatkan dan digali keahliannya oleh lembaga-lembaga tertentu, universitas maupun oleh pihak negera tempat mereka menuntut ilmu, dibanding oleh bangsa mereka sendiri," kata Bima lagi.
Di sisi lain, Bima juga mendorong PPI untuk lebih berperan aktif untuk berkontribusi bagi Indonesia. "Setidaknya PPI seluruh dunia dapat memainkan beberapa fungsi utama. Pertama, para intelektual yang sedang menuntut ilmu di luar negeri harus berperan dalam pengawasan (watchdog) program pemerintah maupun kinerja legislatif," ungkapnya.
"Selain itu, PPI di seluruh dunia dapat dimobilisasi dengan optimal untuk dapat memberikan masukan, data dan pandangan konstruktif bagi lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif," ujar Bima Arya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.