Ibu Kota Baru Pun Dirancang...

Di tengah pro-kontra dan kegamangan pemerintah menanggapi opsi perpindahan ibu kota, Pemerintah Provinsi Lampung selangkah di depan. Sebuah kota baru yang berwawasan lingkungan tengah dirancang, menggantikan fungsi Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan.

Niat ini tidak main-main. Salah satunya dibuktikan dengan peletakan batu pertama pembangunan kota baru di kawasan Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pada 27 Juni 2010.

Keinginan membuat pusat pemerintahan baru, yang muncul dari gagasan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, ini juga mendapatkan dukungan DPRD Lampung. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baru dibuat pada awal tahun ini menandakan tingginya antusiasme pembentukan kota baru itu.

Kota baru pusat pemerintahan baru Provinsi Lampung ini dirancang menempati luas wilayah sekitar 1.669 hektar (ha), dengan 350 ha di antaranya untuk gedung pemerintahan, termasuk markas kepolisian daerah dan kejaksaan. Sisanya, 1.319 ha, untuk kawasan permukiman dan komersial.

Menurut Gubernur Lampung, kota baru di Jati Agung adalah proyek jangka panjang yang berkesinambungan, selesai hingga 15 tahun ke depan. ”Tak mungkin selesai di zaman saya. Namun, setidaknya sudah dirintis,” ungkap Sjachroedin, yang dua periode memimpin Lampung.

Setidaknya ada lima alasan yang membuatnya terdorong memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Bandar Lampung, di antaranya menyebar kepadatan penduduk, membuka investasi baru, menghindari kemacetan lalu lintas, dan lebih mendekatkan pelayanan pada warga di luar pusat kota.

Dalam beberapa kesempatan, ia mengkritik praktik tata ruang dan wilayah di Bandar Lampung yang tak lagi sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Ia mencontohkan, sebuah kawasan jalan raya dipenuhi perguruan tinggi yang kerap memicu kemacetan, sementara bukit karst dirusak pengusaha.

Dengan luas wilayah 19.296 ha yang dihuni 879.651 jiwa (kepadatan penduduk 4.597 jiwa per kilometer persegi), Bandar Lampung mulai terasa tak nyaman. Pada pagi dan sore hari, seperti di Teluk Betung dan Kedaton, tak jarang terjadi kemacetan. Banjir pun kerap terjadi, terutama di pesisir. Ditambah kondisi kantor instansi Pemprov Lampung masih terpencar-pencar, ini bisa mengganggu koordinasi antarinstansi.

Berwawasan hijau

Dengan membuat kota baru di areal yang relatif masih kosong, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menata sesuai kebutuhan di masa depan. Menurut Fahrizal Darminto, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda) Lampung, yang banyak terlibat dalam rencana pembangunan kota Jati Agung, kota baru itu didesain lebih berwawasan lingkungan.