Foke Tangani Banjir Secara Futuristik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketika banjir besar melanda Jakarta pada Senin (25/10/2010), sejumlah tudingan miring dialamatkan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Padahal, sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta, Fauzi Bowo tidak hanya memiliki komitmen meneruskan proyek Kanal Banjir Timur yang dimulai pada kepemimpinan sebelumnya, tetapi juga memiliki visi penanganan banjir yang lebih futuristik dibandingkan para gubernur DKI sebelumnya.

“Di zaman gubernur sebelumnya, mana ada SPBU yang ditutup untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH)? Begitu pun lapangan golf di Ancol juga ditutup. Padahal, RTH mampu meminimalkan banjir karena tanah memiliki daya serap air yang cukup cepat. Jadi, tidak benar kalau dikatakan Pemprov DKI tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi persoalan banjir. Penutupan SPBU menandakan pandangan Gubernur dalam melihat persoalan banjir lebih jauh ke depan,” ujar Arman Zakaria, Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ), Selasa (2/11/2010).

Ia melihat, sejumlah tudingan miring kepada gubernur telah digunakan menjadi komoditas politik untuk menjatuhkan citra gubernur. Padahal, menurutnya, jika memiliki pandangan yang sama terhadap permasalahan banjir, maka harusnya ada sikap untuk memberikan solusi cerdas dan bersama-sama menjawab harapan warga Jakarta.

Arman justru menilai permasalahan banjir sebagai akibat ulah manusia karena terjadinya kerusakan di daerah hulu (Bogor, Depok, dan Cianjur), baik disadari maupun tidak. Kerusakan yang dilakukan secara sadar meliputi pembangunan permukiman/bangunan dengan kepadatan dan atau intensitas tinggi, seperti vila, hotel, resor, penggundulan hutan, dan pembukaan daerah hijau.

“Pembangunan yang kurang memerhatikan lingkungan tersebut menyebabkan penyempitan daerah aliran sungai dan berkurangnya resapan air yang pada akhirnya menimbulkan erosi, sedimentasi, dan pendangkalan sungai. Banjir juga karena perilaku buruk warga yang masih membuang sampah ke sungai,” katanya.

Arman menambahkan, banjir juga karena ketidaksiapan hilir dan hal tersebut disebabkan pembangunan permukiman di bantaran sungai dan daerah lain yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi permukiman. Pembangunan permukiman cenderung tidak didukung infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan drainase, sanitasi, dan sarana pengolahan persampahan.