Pajak Warteg, Penjajahan Baru

Kompas.com - 05/12/2010, 17:00 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra, Permadi, berpendapat, kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menarik pajak 10 persen dari warung tegal (warteg) dan sejenisnya yang beromzet Rp 167.000 per hari adalah bentuk penjajahan terhadap rakyat sendiri.

Dengan kebijakan baru itu, kata dia, Pemprov ibarat memungut upeti dari rakyat kecil sementara "orang-orang besar" bebas dari pajak. Yang dimaksud Permadi dengan "orang-orang besar" adalah para wajib pajak kelas kakap yang melakukan aneka tipu daya demi menghindar pungutan pajak.

"Kita diadu domba terus. Padahal yang sesungguhnya, pemerintah kita mau mem-VOC-kan Indonesia. Yang besar, bebas, yang kecil ditarik upeti. Sedapat mungkin orang-orang besar itu bebas pajak," ujarnya dalam sebuah diskusi yang digelar Petisi 28, di Jakarta, Minggu (5/12/2010).

Menurutnya, sejak dulu Pemprov sudah banyak memungut uang dari rakyat kecil, seperti pengelola warteg secara tidak formal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur pajak warteg, penarikan upeti dari rakyat kecil tersebut, kata Permadi, kemudian di-formalkan. "Tadinya tidak formal, sekarang formal, pajak warteg formal, dilegalisir," ungkapnya.

Kebijakan Pemprov yang dinilainya tidak berpihak pada rakyat kecil tersebut, lanjutnya, akan mengundang rakyat untuk revolusi atau melakukan perlawanan. "Coba kalau warteg sampai tidak jualan di seluruh Jakarta, berapa banyak orang yang kelaparan," katanya dengan nada bicara meninggi.

Penolakan senada diutarakan Sekjen Asosiasi Pembayaran Pajak Indonesia (APPI), Sasmito Hadinagoro dalam kesempatan yang sama. Menurutnya, tidak pantas jika Pemprov mengejar pajak dari rakyat kecil sementara pengusaha-pengusaha besar banyak yang menunggak pembayaran pajak.

Kebijakan Pemprov tersebut, katanya, harus ditolak bersama-sama. "Tapi penolakannya jangan ribut-ribut untuk di-blow up sehingga bisa mereduksi kasus yang lebih besar seperti kasus Gayus," tukasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.