DPR Akan Panggil Fauzi Bowo

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah komisi di DPR RI diminta memanggil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk menjelaskan seputar rencana pemberlakuan pajak untuk warteg di kawasan Ibu Kota.

Anggota DPR RI Bachruddin Ansori mengatakan, pemerintah daerah hanya mengejar pemasukan dari rakyat kecil, sementara penerapan penarikan pajak dari hotel dan restoran yang lebih besar tidak kunjung efektif.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan komisi mengundang Dirjen Pajak dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk menangguhkan kebijakan yang naif itu," katanya dalam rapat paripurna, Senin (6/12/2010).

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI, Teguh Juwarno, juga mengatakan, DPR harus menaruh perhatian terhadap persoalan ini karena langsung berkenaan dengan nasib rakyat kecil.

Teguh yang mewakili rakyat Tegal, Brebes, meminta pimpinan DPR RI untuk berkenan menerima aspirasi dari paguyuban warteg. Politisi PAN ini juga mendesak Komisi XI untuk segera menolak pemberlakuan pajak warteg tersebut.

Menanggapi usulan tersebut, pimpinan rapat Pramono Anung mengatakan, pimpinan menampung usulan tersebut dan akan meneruskannya kepada komisi yang bersangkutan. "Ini jadi catatan kita untuk ditugaskan ke Komisi II dan Komisi XI untuk memanggil Gubernur dan pemda terkait untuk menjelaskan hal ini," katanya.