Rebutan "Fulus" di Papan Reklame

Kleptokratik

Sementara itu, kubu prointerpelasi yang menentang kenaikan pajak reklame karena dipandang memberatkan pengusaha, pada dasarnya bukanlah itu alasan utamanya. Itu hanya alasan di permukaan yang sengaja dipertontonkan kepada publik untuk mendapat simpati. Sangat mungkin yang terjadi sesungguhnya ada kelompok-kelompok yang terusik kepentingan ekonominya dengan kebijakan Pemkot itu.

Di Surabaya, dan di banyak kota lainnya di negeri ini, pemasangan reklame atau iklan-iklan produk komersial, lebih-lebih di tempat strategis, ada mafia kebijakannya sendiri. Mafia-mafia itu biasanya gabungan dari orang-orang pemerintahan (elite kekuasaan, pejabat birokrasi, dan politisi di DPRD) dengan kelompok-kelompok tertentu di mayarakat dan pengusaha (pemasang reklame).

Mereka selama ini sudah telanjur nyaman, mapan, dan mendapatkan banyak keuntungan dari ”bisnis” pajak reklame. Kebijakan Pemkot yang menghentak itu selain berpotensi menghilangkan pundi-pundi ekonomi mereka, juga bisa membuat terganggunya stabilitas berikut mengacak-acak jejaringnya yang sudah terbangun dan dipelihara sejak lama.

Fenomena tersebut menunjukkan betapa buruknya manajemen pemerintahan kota. Manajemen pemerintahan di kota sebesar dan sekelas Surabaya sesungguhnya tidak banyak diatur dengan aturan permainan resmi, tetapi lebih bersandar pada kesepakatan tidak resmi antarmereka yang ada di dalam organisasi pemerintah dengan para mafia kebijakan. Di sinilah kemudian muncul perilaku kleptokratik dalam organisasi pemerintahan.

ABDUL AZIZ SR Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Malang dan Peneliti Pusat Studi Politik danPertahanan Jakarta.