KA Komuter Listrik Butuh Rp 1,6 Triliun

BANDUNG, KOMPAS - Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun untuk pembangunan koridor jalur ganda kereta api listrik komuter jalur Padalarang-Bandung- Cicalengka. Proyek tersebut direncanakan mulai dibangun tahun 2011 dan ditargetkan rampung pada 2016.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nugroho Indrio, Sabtu (18/12) di sela-sela Seminar Nasional Perkeretaapian di Bandung, mengatakan, sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari APBN.

”Saat ini kami masih mematangkan semua dokumen terkait, termasuk detail rekayasa desainnya,” ungkapnya.

Kereta rel listrik tersebut merupakan bagian dari peningkatan kapasitas jalur KA komuter di wilayah Bandung Raya. Semula rencana peningkatan jalur tersebut menggunakan sistem diesel jalur ganda yang relatif pendek.

Namun, pemerintah, menurut Nugroho, meyakini jalur itu potensial dikembangkan dengan sistem rel listrik. Terlebih jalur itu termasuk sangat strategis memperkuat jaringan transportasi komuter masyarakat dari dan menuju Bandung.

Pembangunan jalur tersebut, lanjut Nugroho, tidak membutuhkan pembebasan jalur karena akan memanfaatkan lintasan yang sudah tersedia. Untuk itu, dia optimistis, pembangunan tersebut relatif lebih lancar.

Selain Bandung, pemerintah tengah merancang program peningkatan sarana perkeretaapian, khususnya jalur komuter, di kota-kota strategis lain, seperti Semarang, Surabaya, Solo, dan Yogyakarta.

Dalam kesempatan itu, Nugroho juga menyampaikan, pemerintah meningkatkan jumlah dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) PT Kereta Api Indonesia dari Rp 535 miliar pada 2010 menjadi lebih dari Rp 600 miliar.

”Dana PSO kami naikkan sekitar 12 persen untuk tahun 2011. Dana PSO ini akan digunakan terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prioritas utama kelas ekonomi,” katanya.

Rekomendasi

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai sistem transportasi perkeretaapian komuter di empat kota besar, yakni Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar, sangat mendesak untuk dibenahi.

”Kami siap memberi analisis dan masukan kepada pemerintah terkait penataan dan peningkatan sistemnya,” ujarnya.

Menurut Danang, MTI telah memberikan rekomendasi tentang pengembangan transportasi perkeretaapian di Jakarta. Rekomendasi tersebut telah dijalankan pemerintah pusat.

Saat ini pemerintah juga telah menyusun desain besar pembangunan sistem perkeretaapian nasional. Selain ketersambungan antarjaringan, pemerintah menyiapkan sejumlah kerangka aturan yang lebih memadai.

Pengembangan KA komuter sebagai alternatif transportasi jarak dekat, kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno, merupakan salah satu solusi di tengah rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 2011.

”Transportasi massal menjadi satu-satunya jalan keluar untuk melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi,” ujarnya.

Pemerintah belum benar-benar serius menyiapkan infrastruktur transportasi alternatif meski telah mendesak masyarakat menghemat BBM bersubsidi dengan memperketat pemanfaatannya. Kereta komuter dinilai Djoko lebih efektif mengurai persoalan tersebut karena prasarana utamanya berupa lintasan sudah tersedia sehingga tinggal membangun sarana penunjangnya. (GRE)