Infrastruktur Belum Efektif

Jakarta, Kompas - Kawasan megapolitan Jabodetabek memiliki masalah kemacetan yang sangat parah. Infrastruktur dan sistem transportasi yang dibangun selama ini belum efektif mengatasi kemacetan. Perlu ada perubahan strategi angkutan massal untuk mengatasi macet di megapolitan itu.

Pengamat transportasi Universitas Trisakti, Trisbiantara, Senin (20/12) di Jakarta Pusat, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya sudah memahami bahwa angkutan umum dan angkutan massal adalah solusi kemacetan. Namun, porsi anggaran untuk memperbaiki angkutan umum dan membangun angkutan massal sangat terbatas.

Beberapa pemerintah daerah mengandalkan pembangun jalan untuk mengatasi kemacetan. Pemprov DKI, misalnya, memilih membangun jalan layang di Jalan Antasari dan Jalan Layang Satrio senilai Rp 2 triliun lebih.

Padahal, jika digunakan untuk membangun jalur baru dan menambah jumlah armada bus transjakarta, ada tambahan kapasitas tempat duduk untuk ratusan ribu orang lagi.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen SW Tangkudung mengatakan, penambahan jalan baru, termasuk jalan tol dan jalan layang, bukan solusi untuk mengatasi kemacetan. Penambahan jalan hanya akan menarik orang untuk membeli kendaraan pribadi lagi dan macet akan muncul lagi.

Pertambahan badan jalan di megapolitan Jabodetabek tidak sampai 0,1 persen setiap tahun. Padahal, pertambahan jumlah kendaraan pribadi sekitar 11 persen setiap tahun.

Kondisi ini mengindikasikan pembangunan infrastruktur jalan belum efektif untuk mengatasi kemacetan.

Ellen mengingatkan, pemerintah daerah di megapolitan Jabodetabek serta pemerintah pusat harus mengambil langkah strategis dan terobosan baru untuk memecahkan masalah kemacetan. Setiap pemerintah harus mengambil bagian untuk mendukung konsep transportasi makro di megapolitan itu.

Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi Sutanto Soehodo mengatakan, dalam kondisi saat ini, ada tiga langkah yang dapat dikerjakan untuk mengatasi kemacetan. Ketiga langkah itu adalah optimalisasi KRL Jabodetabek, peningkatan bus transjakarta, dan perombakan sistem angkutan umum konvensional.

Optimalisasi KRL Jabodetabek harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Perbaikan stasiun, rel, penambahan rangkaian KRL dalam jumlah besar, dan pengaturan simpang sebidang dengan jalan raya harus dilakukan agar jutaan komuter dari Bodetabek dapat menuju dan meninggalkan Jakarta tanpa kendaraan pribadi.