Reklamasi Tambang Minim

BANJARMASIN, KOMPAS - Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, menilai, reklamasi tambang batu bara di Kalimantan Selatan dan daerah lain di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah lubang tambang yang ada. Kondisi itu tidak hanya terjadi pada tambang rakyat, tetapi juga tambang milik investor besar.

”Dari atas kami melihat bekas-bekas tambang ada yang berwarna hijau, biru, dan merah, yang kondisinya terbuka,” ujar Eva Kusuma Sundari, Selasa (21/12), seusai memantau kondisi tambang di Kalsel dari udara.

Ada 12 anggota Komisi III yang berkunjung ke Kalsel, sebagian di antaranya meninjau pos-pos polisi di Sungai Barito, dengan menggunakan perahu.

Menurut Eva, pihaknya tengah mengumpulkan data terkait reklamasi tambang.

Eva juga menanyakan standar operasional prosedur dalam pertambangan. Menurut dia, mengapa sampai saat ini data tentang kontrak tambang simpang siur dan sulit diakses. Hal ini menyulitkan penegakan hukum terhadap kasus pertambangan.

Apa yang dikatakan Eva senada dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel. Menurut BLHD, hingga akhir tahun 2010, dari 11.323,22 hektar lubang bukaan tambang di daerahnya yang mengantongi izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, baru 3.780,8 hektar atau sekitar sepertiga yang direklamasi.

Sementara Hegar Wahyu Hidayat, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan pemberian izin pertambangan. (WER)