Kuntoro: Kemacetan di DKI Bisa Diatasi

Kompas.com - 05/01/2011, 21:15 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah yakin kemacetan lalu lintas di Ibu Kota DKI Jakarta dapat diatasi meskipun dilakukan secara bertahap dan tidak secara sekaligus dijalankan. Hal itu disampaikan Koordinator Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kuntoro Mangkusubroto yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) saat ditanya pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (5/1/2011).

"Bisa saja diatasi. Namun, pemecahan kemacetannya tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap," ujar Kuntoro.

Ia kemudian menyebutkan contoh mengurai kemacetan, seperti memperpendek jarak tempuh angkutan di koridor pinggiran kota menuju pusat kota Jakarta. "Ada banyak koridor. Namun, harus difokuskan dulu, seperti koridor dari Serpong, Tangerang, menuju Dukuh Atas di dalam kota Jakarta, dan dari Depok, Jawa Barat, menuju Dukuh Atas. Jadi, dua koridor itu yang diatasi dulu mengingat selama ini dua koridor itu yang dikeluhkan," ujar Kuntoro.

Sebelumnya, di Istana Wakil Presiden, Kuntoro mengikuti rapat mengenai penanganan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta yang dipimpin Wapres Boediono. Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari rapat sebelumnya yang pernah dipimpin Wapres beberapa waktu lalu.

Selain dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait, seperti Kepala Kepolisian Daerah DKI Jakarta Irjen Sutarman, rapat juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Wali Kota Depok Nur Mahmudi dan Wakil Gubernur Banten Masduki.

Rapat sebelumnya, Oktober tahun lalu, Wapres menetapkan 17 langkah untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Langkah-langkah itu di antaranya, dari pengaturan kendaraan, perpakiran, electronic road pricing (ERP), pembangunan angkutan transportasi massal (MRT) dan monorel, penggunaan dan penetapan harga gas, sampai kebijakan lalu lintas.

Perpendek jarak tempuh

Menurut Fauzi Bowo, dari dua koridor yang difokuskan untuk diatasi terlebih dahulu, yaitu koridor Serpong-Dukuh Atas dan Depok-Dukuh Atas, seluruh moda angkutannya harus tersinkronisasi, mulai dari angkutan pinggir kota, kereta api hingga busway-nya, termasuk masalah penertiban perpakiran di pinggir jalan.

Namun, kata Fauzi, tanggung jawabnya bukan hanya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga Pemerintah Kota Depok dan Provinsi Banten. "Dengan contoh dua koridor tersebut, kita menginginkan jarak tempuh Depok-Dukuh Atas yang berjarak 25 kilometer, dengan waktu tempuh 75 menit sebelumnya, menjadi 60 menit," kata Fauzi.

Koridor Serpong-Dukuh Atas yang berjarak 34 kilometer dengan waktu tempuh dua jam akan dipersingkat menjadi 80 menit. "Target perpendek waktu tempuh itu akan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan ke depan ini," kata Fauzi.

Sutarman menambahkan, terkait upaya mengatasi kemaceten lalu lintas di dua koridor tersebut, Wapres Boediono telah menginstruksikan kepolisian segera menindak pengguna kendaraan yang memarkir kendaraan secara sembarangan.

Ada kendala lebih jauh

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat mengakui, untuk menerapkan langkah mengurai lalu lintas di DKI Jakarta, masih ada kendala, seperti Undang-Undang Pendapatan dan Retribusi Daerah dalam penerapan ERP. "Masalah lain adalah perlunya revisi peraturan pemerintah mengenai usia kendaraan angkutan kota yang harus dilakukan dalam jangka waktu dua bulan ke depan," papar Yopie.

Masalah lain adalah perlunya peraturan pemerintah dan revisi peraturan daerah untuk pengaturan tender calon investor MRT.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

    Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

    Megapolitan
    Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

    Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

    Megapolitan
    Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

    Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

    Megapolitan
    Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

    Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

    Megapolitan
    UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

    UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

    Megapolitan
    Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

    Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

    Megapolitan
    Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

    Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

    Megapolitan
    Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

    Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

    Megapolitan
    FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

    FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

    Megapolitan
    Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

    Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

    Megapolitan
    Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

    Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

    Megapolitan
    Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

    Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

    Megapolitan
    Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

    Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

    Megapolitan
    Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

    Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

    Megapolitan
    350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

    350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X