Kuntoro: Kemacetan di DKI Bisa Diatasi

Kompas.com - 05/01/2011, 21:15 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah yakin kemacetan lalu lintas di Ibu Kota DKI Jakarta dapat diatasi meskipun dilakukan secara bertahap dan tidak secara sekaligus dijalankan. Hal itu disampaikan Koordinator Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kuntoro Mangkusubroto yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) saat ditanya pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (5/1/2011).

"Bisa saja diatasi. Namun, pemecahan kemacetannya tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap," ujar Kuntoro.

Ia kemudian menyebutkan contoh mengurai kemacetan, seperti memperpendek jarak tempuh angkutan di koridor pinggiran kota menuju pusat kota Jakarta. "Ada banyak koridor. Namun, harus difokuskan dulu, seperti koridor dari Serpong, Tangerang, menuju Dukuh Atas di dalam kota Jakarta, dan dari Depok, Jawa Barat, menuju Dukuh Atas. Jadi, dua koridor itu yang diatasi dulu mengingat selama ini dua koridor itu yang dikeluhkan," ujar Kuntoro.

Sebelumnya, di Istana Wakil Presiden, Kuntoro mengikuti rapat mengenai penanganan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta yang dipimpin Wapres Boediono. Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari rapat sebelumnya yang pernah dipimpin Wapres beberapa waktu lalu.


Selain dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait, seperti Kepala Kepolisian Daerah DKI Jakarta Irjen Sutarman, rapat juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Wali Kota Depok Nur Mahmudi dan Wakil Gubernur Banten Masduki.

Rapat sebelumnya, Oktober tahun lalu, Wapres menetapkan 17 langkah untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Langkah-langkah itu di antaranya, dari pengaturan kendaraan, perpakiran, electronic road pricing (ERP), pembangunan angkutan transportasi massal (MRT) dan monorel, penggunaan dan penetapan harga gas, sampai kebijakan lalu lintas.

Perpendek jarak tempuh

Menurut Fauzi Bowo, dari dua koridor yang difokuskan untuk diatasi terlebih dahulu, yaitu koridor Serpong-Dukuh Atas dan Depok-Dukuh Atas, seluruh moda angkutannya harus tersinkronisasi, mulai dari angkutan pinggir kota, kereta api hingga busway-nya, termasuk masalah penertiban perpakiran di pinggir jalan.

Namun, kata Fauzi, tanggung jawabnya bukan hanya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga Pemerintah Kota Depok dan Provinsi Banten. "Dengan contoh dua koridor tersebut, kita menginginkan jarak tempuh Depok-Dukuh Atas yang berjarak 25 kilometer, dengan waktu tempuh 75 menit sebelumnya, menjadi 60 menit," kata Fauzi.

Koridor Serpong-Dukuh Atas yang berjarak 34 kilometer dengan waktu tempuh dua jam akan dipersingkat menjadi 80 menit. "Target perpendek waktu tempuh itu akan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan ke depan ini," kata Fauzi.

Halaman:
Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

    Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

    Megapolitan
    Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

    Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

    Megapolitan
    Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

    Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

    Megapolitan
    Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

    Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

    Megapolitan
    Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

    Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

    Megapolitan
    Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

    Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

    Megapolitan
    Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

    Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

    Megapolitan
    DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

    DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

    Megapolitan
    Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

    Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

    Megapolitan
    PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

    PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

    Megapolitan
    Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

    Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

    Megapolitan
    Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

    Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

    Megapolitan
    Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

    Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

    Megapolitan
    Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

    Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

    Megapolitan
    Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

    Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X