Polda Jateng Tetap Amankan Sepak Bola

SEMARANG, KOMPAS.com — Kepolisian Daerah Jawa Tengah akan tetap mengamankan semua pertandingan sepak bola yang dilaksanakan di provinsi itu pascapembekuan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes oleh pemerintah.

"Kami akan tetap mengamankan seluruh pertandingan sepak bola di Jawa Tengah tanpa terkecuali untuk mencegah hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng Komisaris Besar Djihartono, Rabu (6/4/2011) di Semarang.

Ia mengatakan, pertandingan sepak bola yang diamankan pihaknya dan digelar di Jawa Tengah adalah Indonesia Super League (ISL), Divisi Utama, Divisi I, II, dan III. Menurut dia, dalam mengamankan suatu pertandingan sepak bola, kepolisian mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan baik di dalam stadion maupun di luar dan tidak mau mengambil risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pengamanan yang kami lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan pembekuan kepengurusan PSSI yang dipimpin oleh Nurdin Halid," katanya.

Terkait dengan pengamanan pertandingan sepak bola pascapembekuan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, Ketua Bidang Hukum Pengprov PSSI Jawa Tengah Kairul Anwar mengatakan, polisi mempunyai tugas melindungi dan mengayomi masyarakat.

"Sesuai dengan tugasnya, polisi tetap akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk izin keramaian untuk menggelar kompetisi sepak bola," katanya.

Pemerintah tidak mengakui kepemimpinan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes. Semua fasilitas negara yang digunakan para pejabat struktural PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid dicabut. Pemerintah juga menghentikan sementara waktu penggunaan dana yang bersumber dari APBN hingga kepengurusan PSSI periode 2011-2015 terbentuk.

Keputusan itu diambil setelah melalui laporan pengamatan KONI/KOI yang hadir dalam kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu, mereka menganggap penyelenggaraan kongres tidak jelas. Ketidakjelasan meliputi distribusi undangan, hak suara, peraturan organisasi, agenda, dan jalannya kongres yang tidak transparan. (ANT)