Aksi Tolak Imperialisme di Negara ASEAN

Kompas.com - 08/05/2011, 14:15 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian People's Action on ASEAN (IPA) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Minggu (8/5/2011). Di dalam aksinya, IPA menentang segala bentuk intervensi imperialisme atas negara-negara ASEAN oleh negara maju di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer. Sekitar dua puluh orang melakukan aksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan "No To Neoliberalism", "Stop Globalization", "Upah Layak", dan "Stop Land Grabbing".

Selain itu mereka juga meneriakkan tuntutan terhadap buruh migran dan memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono yang dinilai cenderung memihak negara-negara barat.

"Konferensi ini hanya sebagai wadah arisan saja, tetapi tidak melakukan proteksi terhadap warga di dalamnya. ASEAN harus lepas dari skema neoliberal dan lepas dari kekuasan negeri-negeri imperialisme," ujar koordinator aksi IPA, Rudy HB Daman.

Rudy melanjutkan, pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN kali ini merupakan perpanjangan skema dari negeri-negeri maju.

"Sampai sekarang pembicaraan di ASEAN lebih banyak diatur tentang skema militer dan ekonomi, lebih kepada investasi. Tetapi tidak bicara pada proteksi langsung ke masyarakat," ucap Rudy.

Di sektor perdagangan di kawasan ASEAN seperti US-ASEAN, CAFTA, North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA), Australia-New Zealand Free Trade Agreement dan Uni Europe ASEAN Free Trade Agreement dinilai hanya memberikan pukulan luar biasa bagi perkembangan industri negara ASEAN. Di sektor agraria Indonesia, total konsesi perkebunan sekitar 4,6 juta hektar pada tahun 2002. Hanya sekitar 770.000 hektar yang diakuasai PTPN. Sisanya, sekitar 3,8 juta hektar dimiliki oleh perkembunan besar swasta, Cargill.

Selain itu, masalah perburuhan seperti upah yang layak bagi buruh dan jaminan berorganisasi bagi buruh sampai sekarang masih belum terealisasi. "Padahal ASEAN selain negara penerima buruh migran juga termasuk yang paling banyak ekspor. Indonesia dan Filipina merupakan negara pengirim. Dan Mayasia serta Singapura adalah penerima. Untuk itu, buruh harus dilindungi, termasuk buruh migran," ucapnya.

IPA pun meminta negara-negara ASEAN untuk segera meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran. Massa juga meminta penghentian perampasan tanah kaum tani, memberikan pendidikan gratis bagi rakyat, dan memberikan perlindungan bagi kaum tani.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Megapolitan
Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Megapolitan
Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Megapolitan
Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Megapolitan
Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Megapolitan
Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Megapolitan
Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Megapolitan
Longsornya TPA Cipeucang yang Buat Bau Sampah Menyengat Sampai ke Kawasan BSD...

Longsornya TPA Cipeucang yang Buat Bau Sampah Menyengat Sampai ke Kawasan BSD...

Megapolitan
Minibus Pengangkut Kabel Optik Terguling di Cawang

Minibus Pengangkut Kabel Optik Terguling di Cawang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X