Aksi Tolak Imperialisme di Negara ASEAN

Kompas.com - 08/05/2011, 14:15 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian People's Action on ASEAN (IPA) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Minggu (8/5/2011). Di dalam aksinya, IPA menentang segala bentuk intervensi imperialisme atas negara-negara ASEAN oleh negara maju di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer. Sekitar dua puluh orang melakukan aksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan "No To Neoliberalism", "Stop Globalization", "Upah Layak", dan "Stop Land Grabbing".

Selain itu mereka juga meneriakkan tuntutan terhadap buruh migran dan memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono yang dinilai cenderung memihak negara-negara barat.

"Konferensi ini hanya sebagai wadah arisan saja, tetapi tidak melakukan proteksi terhadap warga di dalamnya. ASEAN harus lepas dari skema neoliberal dan lepas dari kekuasan negeri-negeri imperialisme," ujar koordinator aksi IPA, Rudy HB Daman.

Rudy melanjutkan, pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN kali ini merupakan perpanjangan skema dari negeri-negeri maju.

"Sampai sekarang pembicaraan di ASEAN lebih banyak diatur tentang skema militer dan ekonomi, lebih kepada investasi. Tetapi tidak bicara pada proteksi langsung ke masyarakat," ucap Rudy.

Di sektor perdagangan di kawasan ASEAN seperti US-ASEAN, CAFTA, North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA), Australia-New Zealand Free Trade Agreement dan Uni Europe ASEAN Free Trade Agreement dinilai hanya memberikan pukulan luar biasa bagi perkembangan industri negara ASEAN. Di sektor agraria Indonesia, total konsesi perkebunan sekitar 4,6 juta hektar pada tahun 2002. Hanya sekitar 770.000 hektar yang diakuasai PTPN. Sisanya, sekitar 3,8 juta hektar dimiliki oleh perkembunan besar swasta, Cargill.

Selain itu, masalah perburuhan seperti upah yang layak bagi buruh dan jaminan berorganisasi bagi buruh sampai sekarang masih belum terealisasi. "Padahal ASEAN selain negara penerima buruh migran juga termasuk yang paling banyak ekspor. Indonesia dan Filipina merupakan negara pengirim. Dan Mayasia serta Singapura adalah penerima. Untuk itu, buruh harus dilindungi, termasuk buruh migran," ucapnya.

IPA pun meminta negara-negara ASEAN untuk segera meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran. Massa juga meminta penghentian perampasan tanah kaum tani, memberikan pendidikan gratis bagi rakyat, dan memberikan perlindungan bagi kaum tani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X