Perangkat Desa Demo Kemendagri

Kompas.com - 20/06/2011, 11:36 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/6/2011). Mereka menuntut segera disahkannya RUU Pembangunan Pedesaan (RUU Desa) dan RUU Keistimewaan Yogyakarta.

"Aksi ini bertujuan mendesak pemerintah Pusat, Presiden beserta jajaran, untuk segera merealisasikan pengesahan kedua RUU itu sebagaimana dijanjikan selama ini, tanpa mengurangi substansinya," kata H Sudir Santoso, Ketua Presidium Parade Nusantara, di depan para aparat desa di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Utara, Senin (20/6/2011).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menjanjikan terealisasinya RUU Desa. Namun, Parade Nusantara menduga adanya penyimpangan poin pokok yang diperjuangkan.

"Salah satu contoh yang disebutkan adalah, pasal tentang alokasi dana desa sebesar 5 persen dari total APBN telah dihilangkan secara sepihak oleh pemerintah," ujar Sudir.

Lebih dari itu, RUU yang mulai dibahas sejak 2009 itu tak kunjung dilimpahkan ke DPR hingga saat ini.

Parade Nusantara juga mengajukan tuntutan terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. Aparat desa asal Yogyakarta, kata Sudir, menghendaki RUU pada pokoknya memuat pola kepemimpinan yang menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Paku Alam memimpin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Aspirasi ini, lanjut Sudir, telah mendapat dukungan aparat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Parade Nusantara.

Selain, berunjuk rasa di Kemendagri, para kepala desa dan perangkat desa Nusantara juga akan melanjutkan aksinya di depan gedung DPR.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Megapolitan
Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Megapolitan
Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Megapolitan
Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Megapolitan
Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Megapolitan
RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Megapolitan
Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Megapolitan
Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Megapolitan
Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Megapolitan
RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

Megapolitan
Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Megapolitan
Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X