Perangkat Desa Demo Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/6/2011). Mereka menuntut segera disahkannya RUU Pembangunan Pedesaan (RUU Desa) dan RUU Keistimewaan Yogyakarta.

"Aksi ini bertujuan mendesak pemerintah Pusat, Presiden beserta jajaran, untuk segera merealisasikan pengesahan kedua RUU itu sebagaimana dijanjikan selama ini, tanpa mengurangi substansinya," kata H Sudir Santoso, Ketua Presidium Parade Nusantara, di depan para aparat desa di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Utara, Senin (20/6/2011).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menjanjikan terealisasinya RUU Desa. Namun, Parade Nusantara menduga adanya penyimpangan poin pokok yang diperjuangkan.

"Salah satu contoh yang disebutkan adalah, pasal tentang alokasi dana desa sebesar 5 persen dari total APBN telah dihilangkan secara sepihak oleh pemerintah," ujar Sudir.

Lebih dari itu, RUU yang mulai dibahas sejak 2009 itu tak kunjung dilimpahkan ke DPR hingga saat ini.

Parade Nusantara juga mengajukan tuntutan terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. Aparat desa asal Yogyakarta, kata Sudir, menghendaki RUU pada pokoknya memuat pola kepemimpinan yang menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Paku Alam memimpin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Aspirasi ini, lanjut Sudir, telah mendapat dukungan aparat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Parade Nusantara.

Selain, berunjuk rasa di Kemendagri, para kepala desa dan perangkat desa Nusantara juga akan melanjutkan aksinya di depan gedung DPR.