Priyo: Hentikan Pengiriman TKI!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang tidak mau menandatangani nota kesepahaman perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan Indonesia. Oleh karena itu, DPR berencana mengusulkan pengajuan moratorium tenaga kerja Indonesia ke negara-negara yang tidak ingin menandatangani nota kesepahaman itu.

"Saya mendorong dengan amat sangat dengan kewenangan yang kita punya agar pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI/TKW ke semua negara yang menolak untuk meneken nota kesepahaman dengan pemerintah kita. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang sampai saat ini enggak mau menandatangani" ujar Priyo di Gedung DPR, Selasa (21/6/2011).

Ketua DPP Golkar itu pun sempat mempertanyakan pertanggungjawaban eksekusi mati berupa hukum pancung yang diberikan kepada TKI Ruyati binti Satubino, akhir pekan lalu. Ia mengaku tak tahu siapa yang lalai dalam kasus Ruyati itu. Menurut dia, jika memang ternyata Arab Saudi sengaja tidak mau memberitahukan informasi eksekusi, maka Arab telah melakukan kesalahan besar. Namun, jika yang lalai adalah Pemerintah Indonesia, ia sangat menyesalkan hal itu.

"Saya mau bilang Saudi Arabia termasuk parah dalam hal beretika dalam tata pergaulan internasional. Tapi kalau yang lalai pemerintah, saya benar-benar menyesalinya karena ini menyangkut nyawa warga negara Indonesia," tukasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecamannya terkait eksekusi mati TKI di Arab Saudi. Menurut informasi, Ruyati dihukum mati, Sabtu (18/6/2011), setelah mengakui perbuatannya membunuh seorang wanita asal Arab Saudi pada 2010. Menurut, Jubir Kemenlu, Michael Tene, selama ini KBRI di Riyad mengetahui kasus yang dialami Ruyati dan sudah mencoba dengan berbagai cara melindungi TKI tersebut. Perlindungan itu berupa mendampinginya selama mengikuti persidangan maupun mengusahakan untuk mendapat pengampunan dari keluarga korban.

Namun, kata Michael, KBRI Riyadh sama sekali tidak diberi tahu mengenai waktu eksekusi Ruyati.

"Eksekusi tersebut dilakukan tanpa mengindahkan praktik internasional yang berlaku terkait dengan hak tahanan asing untuk mendapat bimbingan kekonsuleran," tukas Michael.