PSW UGM: Stop Kirim TKI ke Arab Saudi

Kompas.com - 21/06/2011, 15:27 WIB
EditorAgus Mulyadi

YOGYAKARTA, KOMPAS.COM - Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mendesak pemerintah menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

Penghentian itu sebagai bentuk protes keras, dan kecaman atas hukuman pancung pemerintah Arab Saudi kepada TKI Ruyati binti Satubi (54).

Kepala PSW UGM, Sri Djoharwinarlien, di Yogyakarta, Selasa (21/6), mengatakan, selain menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi, pemerintah harus segera memperbaiki hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dalam rangka melakukan bargaining yang lebih kuat, terutama terhadap kasus TKI yang masih menghadapi tuntutan hukuman pancung di Arab Saudi saat ini.

"Bargaining pemerintah Indonesia itu selalu lemah, sehingga perlu diperbaiki lagi. Kami mendesak agar pengiriman TKI ke Arab Saudi dihentikan," kata Djoharwinarlien.

Ia menilai, pada kasus hukuman pancung terhadap Ruyati ini, pemerintah Arab Saudi telah mengabaikan prosedur konsuler. Selain itu PSW UGM berharap pemerintah bisa memperbanyak lapangan kerja bagi setiap warga negara.

"Perlindungan terhadap TKI di luar negeri ini harus diberikan secara menyeluruh," katanya.

Djoharwinarlien juga melihat selain kasus hukuman pancung dan kasus kekerasan, persoalan tenaga kerja ilegal juga masih marak terjadi terutama di Malaysia dan Arab Saudi. Kasus tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait dengan hukum dan perlindungan. Banyak tenaga kerja ilegal dari Indonesia mendapat perlakuan diskriminatif, mendapat permasalahan hukum, dan dipenjarakan.

"Para pekerja ilegal yang mendapat permasalahan hukum ini bisa dipastikan tidak akan mendapatkan apa yang dicita-citakan ketika berangkat kerja, terutama peningkatan kondisi ekonominya," kata Djoharwinarlien.

Sejauh ini TKI yang bekerja di luar negeri banyak berasal dari pekerja sektor pertanian, perkebunan, dan pekerja rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan gambaran pendidikan yang rendah dari para TKI.

Pendidikan rendah para TKI tersebut, menurut Djoharwinarlien, diperkirakan juga berimbas pada munculnya diskriminasi ketika mereka telah berada di luar negeri. "Buktinya sudah banyak terjadi, misalnya para TKW (tenaga kerja wanita) yang mendapat perlakuan kekerasan baik fisik, ekonomi, maupun sosial di luar negeri," katanya.

Sebelumnya, dalam sebuah lokakarya tentang Kondisi Rentan TKW di Luar Negeri, PSW UGM juga mendesak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) tegas memberantas calo TKI dan PJTKI ilegal, serta menghentikan izin operasi PJTKI bermasalah.

Selain itu, perlu dilakukan perbaikan sistem renumerasi dan perlindungan buruh di dalam negeri, termasuk buruh yang bekerja di sektor informal sebagai antisipasi terhadap mengalirnya pekerja informal tersebut ke luar negeri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.