G-20 Ingatkan Krisis Pangan Bayangi Dunia

Jakarta, Kompas - Krisis pangan global membayangi penduduk dunia karena pertumbuhan kebutuhan makanan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi pangan. Indonesia mengusulkan agar dibentuk pusat penelitian dan pengembangan pangan regional.

”Produksi pangan harus tumbuh minimal 70 persen dalam 30 tahun ke depan. Padahal, sekarang, laju pertumbuhannya hanya sekitar 1,7 persen per tahun. Iklim yang tidak pasti dan harga pangan yang bergejolak. Kenaikan harga pangan 10 persen akan mendorong tingkat kemiskinan bertambah 1 persen atau 70 juta orang di seluruh dunia,” ujar Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi yang menghubungi Kompas dari Paris, Perancis, Kamis (23/6), seusai menghadiri Pertemuan Menteri-menteri Pertanian G-20 pertama pada 22-23 Juni 2011.

Menurut Bayu, dalam pertemuan tersebut Indonesia mengusulkan agar lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan membentuk jaringan regional di Asia Timur dan Asia Tenggara. Jaringan lembaga penelitian dan pengembangan tersebut akan berkolaborasi dengan Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) dan perlu didukung oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI).

”Jaringan penelitian dan pengembangan ini diharapkan mampu mengembangkan GM Seed (bibit-bibit hasil modifikasi genetis),” ujarnya.

Sebagai langkah awal, G-20 mendukung inisiatif Indonesia yang turut mengembangkan cadangan beras darurat di negara-negara anggota ASEAN plus Korea Selatan, Jepang, dan China (APTERR).

Bayu mengatakan, Indonesia mendorong dunia untuk tetap tidak melarang ekspor untuk kepentingan bantuan kemanusiaan. Ekspor pangan pun jangan dicegah jika dilakukan untuk pengembangan sistem informasi pasar pangan. Hal itu perlu, terutama melalui inisiatif pengawasan pertanian global.

”Total negara G-20 mencakup 50 persen penduduk dunia serta memproduksi dan memperdagangkan 80 persen dari pangan dunia. Permasalahan utama yang harus dipecahkan adalah peningkatan investasi signifikan untuk pangan, pertanian, dan pedesaan. Hal itu terutama investasi untuk riset dan pengembangan dan peningkatan produksi, keterpaduan kebijakan antarnegara, dan respons cepat bersama, sekaligus jaring pengaman apabila situasi buruk terjadi,” ujar Bayu Krisnamurthi.

Secara terpisah, Pelaksana Program Sekretariat Nasional Koalisi Anti-Utang (KAU) Yuyun Pramono mengatakan, sayangnya, G-20 sesungguhnya tidak memiliki otoritas dan bukanlah forum yang memiliki legitimasi untuk mendikte kebijakan negara-negara di dunia, apalagi kebijakan yang krusial, seperti pangan dan pertanian. (OIN/MAS)